Senin, 18 November 2019
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Bawaslu Pasaman Adakan Rapat Evaluasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020
Kamis, 29-08-2019 - 16:02:59 WIB

TERKAIT:
 
  • Bawaslu Pasaman Adakan Rapat Evaluasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020
  •  

    SiagaOnline.com, Pasaman Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman mulai mempersiapkan diri hadapi Pilkada tahun 2020 mendatang. Bahkan, untuk mensukseskan Pilkada tahun depan Bawaslu Pasaman lakukan Sosialisasi rapat evaluasi, publikasi dan pengawasan pemilu tahun 2019 menuju Pilkada tahun 2020 Kamis, ( 29/08/19) di Aula Flom Mitra dekat jembatan jodoh Lubuk Sikaping. Acara ini di hadiri oleh ketua bawaslu Rini juwita,beserta anggota,tokoh masyarakat, insan pers dan undangan lainya. 

     
    “Sengaja kita gelar evaluasi ini, agar nampak dimana sisi kelebihan dan kekurangan kita sebagai pengawas prosesnya Pemilu. Nantinya, jika ada celah-celah kekurangan, inilah yang kita perbaiki dalam Pilkada 2020 mendatang. Biar proses Pilkada tambah baik dan mantap,” ucap Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, dengan senyum. 

     
    Kemudian Rini mengulas, secara umum, dan mengatakan proses Pemilu April lalu berjalan "Alhamdulillah"aman dan lancar. Hanya saja, pemilu serentak 17 april kemaren Bawaslu mencatat, ada 28 point dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang harus diubah dan disesuaikan.

     
    “Hadapi Pilkada 2020 nanti, perlu UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada direvisi. Sebab dengan menjalankan UU itu, fungsi kewenangan lembaga pengawas Pemilu terancam kurang optimal dalam menjalankan tugas di Pilkada 2020,” “Kami inginnya kewenangan Bawaslu tetap sama seperti saat Pemilu 2019 yang mengacu UU No 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu). Kalau yang dipakai di Pilkada nanti mengacunya ke UU No 10 Tahun 2016, kewenangannya berubah. Jadi kurang optimal,” ungkap Rini. 

     
    Pada kesempatan yang sama Rini mengungkapkan ada beberapa kelemahan terkait tugas Bawaslu yang diatur dalam UU Pilkada. Kelemahan itu antara lain di UU itu disebutkan kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu.

     
    Jika mengacu ke UU Pemilu, kewenangan Bawaslu mampu menggelar sidang pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu.

    Selain itu dalam UU Pilkada jangka waktu yang diberikan Bawaslu dalam menangani atau memproses dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan peserta juga terbatas, hanya lima hari atau lebih pendek dari UU Pemilu yang mencapai 14 hari kerja.

     
    “Maka dari itu Kelemahan-kelemahan ini yang harus direvisi. Kewenangan Bawaslu akan alami kemunduran dan tidak maksimal. Sedangkan proses pembuktian adanya pelanggaran jadi tidak mudah karena waktunya sangat pendek,” lanjutnya. 

     
    Ketua Bawaslu Pasaman ini menegaskan, secara umum dalam menggelar Pilkada 2020 kami bawaslu pasaman tidak sepakat jika UU Pilkada diterapkan. Maka dari itu ada beberapa Bawaslu di seluruh daerah indonesia yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi MK salah Satu nya kabupaten  pasaman dengan mengajukan 28 item yang kita ajukan" Kami minta ini kita gawangi dan dukung bersama-sama, biar proses Pilkada 2020 nanti berjalan lancar,” tutup Rini.(. ". 031).

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke:
    0852-6599-9456
    Via E-mail:
    red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




    Loading...


     
    Berita Lainnya :
  • Bawaslu Pasaman Adakan Rapat Evaluasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Galeri Foto Pemkab Rokan Hulu:
    Hari Pertama Lebaran, Bupati Shalat Id, Halal Bihalal dan Gelar Open House di Rumah Dinas
     
    ADVERTORIAL
    Polsek KKP Polres Karimun Gelar Cipkon di Kawasan Pelabuhan
     
    TERPOPULER
    1 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    2 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    3 Ratusan Karyawan Pt. Asia Citra Melakukan Demo Tuntut Pembayaran Gaji Dan THR
    4 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    5 Ratusan Anggota FSPPP Melakukan Aksi Demo Kekantor Disnaker Rohil
    6 Reses Anggota Dewan Rohil, Masyarakat Ajukan Pertanyaan Terkait Pilpeng
    7 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    8 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    9 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    10 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
     
    Siaga Kepri | Kuansing | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2019 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved
    Pengunjung hari ini : | Total pengunjung : 0 | Total Hits :