Senin, 26 08 2019
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Penegakkan Hukum di Riau Memprihatin, Pengacara Fauzan Sebut JPU Diduga Langgar HAM
Minggu, 11-08-2019 - 14:45:26 WIB
Fauzan, SH, .MH kuasa hukum Toro Laia (Korban)
TERKAIT:
 
  • Penegakkan Hukum di Riau Memprihatin, Pengacara Fauzan Sebut JPU Diduga Langgar HAM
  •  

    SiagaOnline.com, Pekanbaru - Terkait eksekusi (badan) Toroziduhu Laia (korban) dugaan kriminalisasi pers yang dijerat dengan UU ITE diduga telah terjadi pelanggaran hukum. Dimana, pada hari Senin (05/08/19), tepatnya di salah satu ruangan penyidik Mapolda Riau, pihak oknum Kejaksaan Negeri Pekanbaru laksanakan eksekusi badan terhadap terdakwa (Toro), padalah dalam amar putusan pengadilan Negeri Pekanbaru (terdakwa_red) di  tetapkan tetap berada diluar tahanan sebagaimana terurai di point 3 (tiga), amar putusan.

    Atas penegakkan hukum yang dinilai tak mendasar tersebut, Advokat Fauzan Laia, SH., MH selaku  Penasehat Hukum Toroziduhu Laia dari kantor Lembaga Bantuan Hukum H.M.Faozanolo Laia, SH., MH, menyampaikan Perss Reliese yang diterima media ini, Minggu (11/08/19).

    Menurutnya, setelah pihaknya menelaah lebih dalam Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2019 kuat dugaan Pelanggaran Hukum oleh oknum Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

    1.Pelaksanaan Putusan pengadilan yang tertuang didalam BERITA ACARA  PELAKSANAAN PUTUSAN surat Bertanda BA-17  tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU dalam Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-382/N.4.10/E.uh.3/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang hanya memerintahkan melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 91/Pid.sus/2019/PT.PBR bukan Melaksanakan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU, selain Jaksa diduga melakukan Perbuatan melawan hukum jaksa diduga melakukan MALLADMINISTRASI.

    2.Jaksa Penuntut Umum  dalam melaksanakan Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru telah menghilangkan:
    Amar Putusan Angka (3) yang berbunyi Menetapkan Terdakwa tetap berada diluar Tahanan dan menghilangkan :
    Amar putusan Pengadilan angka (4) berbunyi " menetapakan barang bukti berupa:

    -Berupa 1 (satu) unit hanpphone merek samsung warna hitam Type Tab. 3 V Nomor Model SM T116NU
    Dikembalikan Kepada Saksi Sugianto

    -1 (satu) unit Laptop Merek Acer
    -1 (satu) buah modem telkomsel flash 42 Mbps Warna Putih
    Dikembalikan oleh terdakwa.

    3.Bahwa Oknum Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru selain menghilangkan amar Putusan Pengadilan angka (3) & angak (4) sebagaimana yang diterangkan pada Point 2 (dua) pada Press Release diatas, juga oknum JPU tidak mempunyai hak menangkap dan menyerahkan klien ke RUTAN KLAS II B Pekanbaru krn tidak memanggil klien kami secara Sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN bertanda BA-17 tidak mempunyai kekutan hukum dan BERITA ACARA tersebut BATAL DEMI HUKUM

    4. Bahwa Atas perbuatan Oknum Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru yg bertugas Pada Kejaksaan Tinggi Riau tidak menjunjung tinggi Asas Equality Before The Law (Kesamaan dihadapan hukum) terhadap klien kami Terpidana TOROZIDUHU LAIA, diduga melanggar Peraturan Kode Etik Kerjakan RI, Kode Perilaku Kejaksaan, dugaan Perampasan Kemerdekaan sebagaimana Pasal 333 ayat (1) KUHP berbunyi " Barang siapa dengan sengaja dan Melawan Hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara delapan tahun"

    5.Advokat Fauzan Laia, SH., MH sedang mempersiapkan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali), Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta Laporan atas Perbuatan oknum Jaksa  diduga melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.

    Dalam analisa Advokat Fauzan Laia, SH.,MH selaku penasehat hukum Toroziduhu Laia, menduga oknum Jaksa Penuntut Umum melakukan Perbuatan melawan hukum dan Malladministrasi.

    Akibat perbuatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diancam pidana sebagaimana Pasal 333 ayat (1) KUHP berbunyi " Barang siapa dengan sengaja dan Melawan Hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara delapan tahun, tegas Fauzan dalam press reliase.(Tim)




    Loading...


     
    Berita Lainnya :
  • Penegakkan Hukum di Riau Memprihatin, Pengacara Fauzan Sebut JPU Diduga Langgar HAM
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Galeri Foto Pemkab Rokan Hulu:
    Hari Pertama Lebaran, Bupati Shalat Id, Halal Bihalal dan Gelar Open House di Rumah Dinas
     
    ADVERTORIAL
    Satgas Bersama Warga Terus Kebut Pembangunan Jamban di Lokasi TMMD
     
    TERPOPULER
    1 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    2 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    3 Ratusan Karyawan Pt. Asia Citra Melakukan Demo Tuntut Pembayaran Gaji Dan THR
    4 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    5 Ratusan Anggota FSPPP Melakukan Aksi Demo Kekantor Disnaker Rohil
    6 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    7 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    8 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    9 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
    10 Reses Anggota Dewan Rohil, Masyarakat Ajukan Pertanyaan Terkait Pilpeng
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2018 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved
    Pengunjung hari ini : | Total pengunjung : 0 | Total Hits :