Rabu, 22 Januari 2020
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Kadinsos PMD Kuansing sebut APBDes Tahun 2019, Tak Boleh Dikerjakan Tahun 2020
Diduga Kades M Rizal Gagal Paham UU KIP, Dikonfirmasi Pembangunan Box Culvert Tak Nyambung
Minggu, 12-01-2020 - 23:40:38 WIB
Foto Ilst: Kepala Desa Sungai Ala, M. Rizal, dan kondisi pekerjaan Pembangunan Box Culvert Desa Sungai Ala dilapangan.
TERKAIT:
 
  • Diduga Kades M Rizal Gagal Paham UU KIP, Dikonfirmasi Pembangunan Box Culvert Tak Nyambung
  •  

    SiagaOnline.com, Kuansing - Kinerja kepala Desa Sungai Ala, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau diduga tidak becus menjalankan fungsinya sebagai  kepala desa. Pasalnya, kepala Desa Sungai Ala, M. Rizal disinyalir tidak memahami Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Dimana, penggunaan dana desa pada pembangunan fisik tidak adanya transpransi kepada masyarakat, seperti halnya pada proses pembangunan Box Culvert yang dikabarkan menelan dana Desa Sungai Ala, kurang lebih 700 ratus juta rupiah tidak dilakukan pemasangan plank kegiatan/papan informasi, sehingga masyarakat sangat sulit untuk mengetahui kegiatan tersebut. Hal itu dituturkan, Edison aktivis LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI), kepada awak media, Minggu (12/01).

    Dikatakanya, pembangunan Box Culvert yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tahun anggaran 2019 tahap III itu, hingga sampai saat ini (Januari tahun 2020, red) masih dikerjakan oleh Pemerintah Desa Sungai Ala. Yang dimana, semestinya pekerjaan itu harus dihentikan pada akhir Desember tahun 2019 lalu. Namun ironisnya, Pemerintah Desa Sungai Ala tetap melanjutakan pekerjaan itu, artinya dalam hal tersebut kuat dugaan adanya kepentinga oknum-oknum Desa Sungai Ala, pada  pelaksanaan kegiatan tersebut, tuding Edison.

    Edison, Sekretaris Umum (Sekum) LSM PEPARA-RI juga mengatakan, lembaga kita telah memperoleh data lapangan pada pengerjaan Pembangunan Box Culvert di Desa Sungai Ala itu, diduga pada penganggaran APBDes 2019 tahap III dengan senilai kurang lebih 700 ratus juta rupiah telah terjadi penggelembungan anggaran.

    "Menurut pengamatan kita dilapangan, anggaran yang sebesar itu dikwatirkan tidak sesuai dengan pembangunan Box Culvert yang dilaksanakan dilapangan. Bukan hanya itu saja, pada proses pengerjaan terkesan tidak sesuai dengan spekfikasi, mulai dari cara pembesian diduga tidak beraturan. Seperti jarak besi yang digunakan bervariasi, juga pada kualitas mutu beton yang digunakan dilapangan diduga tidak sesuai dengan spek, kenapa tidak, seperti adukan bahan material, Semen, Krikel dan pasir asal penuh Mesin Molen saja. Sementara kalau dinilai dari kadar Betonya bahkan diduga tidak mencapai K-175," jelas Edison.

    Terkait Pembangunan Box Culvert yang diduga berpotensi merugikan keuangan rakyat itu, Edison menegaskan, aparat hukum khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi diminta untuk melakukan pengusutan pada penggunaan ADD/DD Desa Sungai Ala pada pembangunan fisik maupun non fisik, mulai dari tahun 2018 dan 2019 yang diduga menyimpang. Dan lembaga kita akan segera menyiapkan laporan resmi kepihak aparat hukum terkait hal tersebut, tegasnya.

    Sementara, sesuai pantauan media ini dilapangan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Box Culvert yang dilaksanakan Desa Sungai Ala itu belum selesai dikerjakan akhir bulan Desember 2019 lalu, itu. Sang Kades, M. Rizal saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu dinilai tidak nyambung dengan berdalih. 

    "Semua itu hanyalah mis kominikasi aja mungkin ada yang tidak senang saya duduk kembali sebagai kepala desa yang untuk priode kedua kalinya semua itu hanyalah politik belaka, jadi artinya pro dan kontra itu bisa saja terjadi, jadi tinggal kita aja yang harus pandai untuk menyikapinya dan apapun yang kita kerjakan dengan niat baik tidak selamanya di terima warga dengan baik juga," kata Kades.

    Dikatakanya kalau persoalan yang pembangunan Box cauver tersebut murni hasil bencana alam yang mengalami banjir yang sudah beberapa bulan belakangan ini. Bahkan sampai dua kali dalam sebulan, sehingga pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan proyek desa tersebut, sementara bahan untuk bangunannya  sudah di persiapkan sebelumnya dan itu pun sudah hilang satu persatu, pungkas M Rizal.

    Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nafisman ketika dimintai tanggapannya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Desa Sungai Ala, terhadap penggunaan ADD/DD untuk pembangunan fisik tahun 2019, yang masih saat ini (Januari tahun 2020,red) masih dilakukan pengerjaan dilapangan.

    Nafisman mengatakan, bahwa ada kebijakan diambil dari penangung jawaban kerja yang mereka lakukan, harus sesuai dengan target dan batas-batas yang sudah di tetapkan pada akhir Desember tahun 2019 lalu wajib selesai dikerjakan.

     Seharusnya lebih tepat waktu selesai, atau tidak selesai pengerjaan tahap III yang mengunakan anggaran DD tersebut tidak boleh dilanjutkan lagi. Dan kekurangan harus dimasukkan di APBDes pada tahun berikutnya (tahun 2020).

    Ia juga menjelaskan, setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa tempatan, harus melakukan musyawarah  dulu di Desa, ucapnya.

    "Kami berharap, dari pihak kecamatan yang lebih dekat pemerintah desa terdiri Kecamatan yang mendampingi, agar mendampingi itu secara  baik melalui jalur pembinaan. Seharusnya pendamping desa dan camat yang  harus berperan di desa tersebut," pungkasnya.

    Dan untuk perkerjaan tersebut tidak boleh di lanjutkan,
    menurut Peraturan Mentri dalam Negeri, tegas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepada jurnalis ini.

    Ketika kembali awak media KupasKasus.com menghubungi, M. Rizal (Kades Sunga Ala) melalui telepon selulernya untuk malukan keseimbangan pemberitan yang diterbitkan ketiga kalinya media ini kepada khayalal umum, sangat menyesatkan tidak diangkat. Pesan yang dikrim melalui kontak WatsApp pribadinya, mendapatkan balasan"ok pak, kalau udah pulang ketemu kita ya. Hr Minggu atau hr Senin di pku yo," tulisnya. (R*) 
     
    Sumber: KupasKasus.com

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke:
    0852-6599-9456
    Via E-mail:
    red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




    Loading...


     
    Berita Lainnya :
  • Diduga Kades M Rizal Gagal Paham UU KIP, Dikonfirmasi Pembangunan Box Culvert Tak Nyambung
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Galeri Foto Pemkab Rokan Hulu:
    Hari Pertama Lebaran, Bupati Shalat Id, Halal Bihalal dan Gelar Open House di Rumah Dinas
     
    ADVERTORIAL
    Polsek KKP Polres Karimun Gelar Cipkon di Kawasan Pelabuhan
     
    TERPOPULER
    1 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    2 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    3 Ratusan Karyawan Pt. Asia Citra Melakukan Demo Tuntut Pembayaran Gaji Dan THR
    4 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    5 Ratusan Anggota FSPPP Melakukan Aksi Demo Kekantor Disnaker Rohil
    6 Reses Anggota Dewan Rohil, Masyarakat Ajukan Pertanyaan Terkait Pilpeng
    7 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    8 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    9 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    10 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
     
    Siaga Kepri | Kuansing | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2019 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved
    Pengunjung hari ini : | Total pengunjung : 0 | Total Hits :