Sabtu, 23 Maret 2019
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Djudju Purwantoro : Demo Kedatangan Neno di Airport Lombok Jelas Melanggar Hukum
Jumat, 08-03-2019 - 11:10:03 WIB
TERKAIT:
 
  • Djudju Purwantoro : Demo Kedatangan Neno di Airport Lombok Jelas Melanggar Hukum
  •  

    Siagaonline.com, Jakarta -
    Sehubungan dengan adanya pengunjuk rasa yang menolak kehadiran Neno Warisman di wilayah Bandara Lombok Internasional Airport pada hari Rabu (6/3) kemarin, menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan aktifis muslim, termasuk Djudju Purwantoro, S.H., Koordinator Advokasi & Hukum #2019 GantiPresiden.

    Djudju Purwantoro mengatakan bahwa aksi-aksi semacam itu yang sudah sering dilakukan baik terhadap seorang Neno, maupun Rocky Gerung, atau Ust. Haikal Hasan, semestinya juga sudah bisa diantisipasi aparat keamanan sebelunnya. Demo seperti itu jelas sekali merupakan pelanggaran hukum dan HAM karena setiap Warga Negara dilindungi secara hukum.

    "Demo seperti itu jelas melanggar hukum dan HAM, karena setiap warga negara dilindungi oleh hukum dan memiliki hak persamaan dimuka hukum, yaitu dalam penyampaian aspirasi dan pendapat dimuka umum, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Apalagi demo kelompok masyarakat yang dilakukan di area Bandara tersebut juga jelas-jelas melanggar hukum, yaitu dilarang berdemo di obyek vital transportasi nasional seperti Bandara, Pelabuhan, Stasiun KA, hal itu tercantum dalam SE Menhub, No. 15/ Tahun 2017," urai Koord. Advokasi & Hukum #2019 GantiPresiden ini kepada siagaonline.com, Jum'at (8/3/2019).

    Dalam pembukaan UUD 45 pasal 27 (ayat 1) adanya Prinsip persamaan warga negara dimuka hukum (equality before the law) dan wajib menjunjung hukum sudah dituangkan dengan jelas, tanpa kecuali.

    "Tidak ada indikasi atau unsur pelanggaran hukum apapun yang dilakukan Neno Warisman dkk dalam kedatangannya di Lombok tersebut, kecuali adanya pihak- pihak yang memang tidak suka (konspirasi) dan berusaha menghalang-halangi secara melawan hukum. Kunjungan Neno tersebut, juga masih dalam koridor hukum dan dijamin antara lain UU No.9/1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, dan UU Pemilu 7/2017, antara lain psl 280 (ayat1, 2) perihal materi kampanye dan sanksinya," tegas Djudju.

    "Marilah sebagai negara yang berdasar atas hukum, semua pihak dan lapisan masyarakat sudah sepatutnya mematuhi hukum normative yang berlaku di negeri ini. Demikian halnya aparat terkait Kepolisian, Bawaslu, Panwaslu seyogiyanya wajib menegakkan aturan dan hukum kepada siapapun tanpa diskriminasi," jelasnya.

    "Kepada para pendemo dan aktor intelektualnya yang selama ini melakukan demo-demo seperti itu, justru tampaknya dibiarkan tanpa proses dan penegakkan hukum yang jelas, maka wajib di proses dan tindak secara hukum (due process of law)," tuturnya.

    Mengingat demo-demo dan kejadian (pelanggaran hukum) seperti itu sudah sangat sering terjadi, menimpa terutama kepada masyarakat dan para tokoh oposisi, di berbagai wilayah dan tempat strategis jelas-jelas (terlarang) untuk berdemo. Hal itu tampak bertolak belakang, dan seperti adanya diskriminasi hukum dalam penegakkan hukum (law enforcement), jika adanya aktifitas serupa (kampanye), tapi dilakukan oleh para kelompok petahana.

    Terkait suasana kampanye Pilpres, Pileg 2019 saat ini sampai masa tenang, Djudju Purwantoro menegaskan, "Tentu kami berharap utamanya baik kepada aparat Birokrasi, Kepolisian, Bawaslu, Panwaslu dapat terus mengawasi jalannya Pemilu ini dengan sukses dan lancar dan fair play tanpa adanya indikasi berat sebelah kepada petahana, sehingga Pemilu 2019 dapat terlaksana LUBER (langsung umum, bebas, rahasia) & JURDIL (jujur adil). (er)


    Loading...


     
    Berita Lainnya :
  • Djudju Purwantoro : Demo Kedatangan Neno di Airport Lombok Jelas Melanggar Hukum
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Galeri Foto
    Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-69 Tahun Kabupaten Kampar
     
    ADVERTORIAL
    Membina Disiplin Generasi Muda Kader Penerus Bangsa Pada TMMD 104 Kodim Bone
     
    TERPOPULER
    1 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    2 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    3 Ratusan Karyawan Pt. Asia Citra Melakukan Demo Tuntut Pembayaran Gaji Dan THR
    4 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    5 Ratusan Anggota FSPPP Melakukan Aksi Demo Kekantor Disnaker Rohil
    6 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    7 Reses Anggota Dewan Rohil, Masyarakat Ajukan Pertanyaan Terkait Pilpeng
    8 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
    9 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    10 Heboh..., Oknum Kadis Terduga Mesum, Saudara Bupati Nias Barat
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2018 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved
    Pengunjung hari ini : | Total pengunjung : 0 | Total Hits :