Minggu, 31 Mei 2020
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Tahun 2019, Anggaran Publikasi DPRD Pekanbaru Rp22 Miliar Dipertanyakan?
Kamis, 21-11-2019 - 16:39:56 WIB
Ilustrasi.

Pekanbaru
- Meski berada di bawah instansinya sendiri, ternyata tidak semua
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru, Riau mengetahui
ada anggaran publikasi DPRD Pekanbaru yang mencapai Rp22 miliar.

Seperti
yang diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Vicktor Parulian kepada GoRiau.com yang dikutip awak media ini,
Senin (4/11/2019).

Menurutnya, jika nilai publikasi sebesar itu, jelas tidak layak.

"Ini
yang kita pertanyakan, mengapa anggaran publikasi bisa sebenar itu. Ini
akan saya pertanyakan, untuk apa ini, kemana saja anggaran ini
dipergunakan, dan banyak lagi pertanyaan yang harus kita ajukan ke
Setwan," ujar Vicktor.

Jadi menurutnya, pihaknya tidak akan
tinggal diam dengan alokasi anggaran sebesar itu. "Anggaran ini jelas
tidak layak layak untuk sebuah kegiatan publikasi,"tegasnya.

Seperti
diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Pekanbaru mengalokasikan anggaran sebesar Rp22 miliar pada tahun 2019
ini baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan untuk kegiatan
publikasi DPRD Pekanbaru melalui media massa.

Sebelumnya Aliansi
Wartawan Riau mengatakan anggaran publikasi itu dimulai sejak Alex
Kurniawan menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru hingga
sekwan baru.

"Angka Rp 22 miliar luarbiasa, wah baru kali ini
sepanjang sejarah DPRD Pekanbaru ada dana publikasi sebesar itu," kata
Rikardo, Sabtu (26/10/2019) pagi.

Menurut Rikardo anggaran diduga
menjadi ladang korupsi oknum pejabat dengan sejumlah media dalam bentuk
kerjasama kegiatan publikasi.

"Dalam waktu dekat kami akan demo
di Polda dan Kejati meminta pihak penegak hukum memproses sekwan DPRD
Pekanbaru, PPTK dan oknum yang bermain selama ini", tuturnya.

Sebagaimna
diketahui sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(FITRA) Riau meminta Walikota Firdaus untuk tidak merealisasikan
anggaran publikasi dan media massa yang ada pada Sekretariat Dewan
(Setwan) DPRD Pekanbaru. Sebab, selain pemborosan, anggaran pada APBD-P
2019 itu dalam status terkoreksi oleh Gubernur Riau.

Koordinator
FITRA Riau Triono Hadi yang dikonfirmasi media ini, Jumat (25/10/2019),
mengungkapkan, bila anggaran "jumbo" dengan nomenklatur "Program
Kerjasama Informasi dan Media Massa" sebesar Rp22 Miliar lebih pada
APBD-P 2019 Pekanbaru yang berstatus terkoreksi itu tetap dijalankan,
maka secara administrasi itu adalah kesalahan.

"Karena itu
Walikota sebagai atasan SKPD Setwan, sebaiknya menghentikan pelaksanaan
dari anggaran yang menurut saya sebagai pemborosan tersebut. Apalagi
kalau betul anggaran itu terkoreksi oleh Pemprov Riau, dalam ini
Gubernur saat verifikasi APBD-P 2019 Pekanbaru," kata Triono.

Berdasarkan
investigasi dan data-data yang dihimpun media ini dari berbagai sumber,
diduga anggaran publikasi dan media pada Setwan DPRD Pekanbaru tetap
direalisasikan sejak September 2019 kemarin.

Terkesan kuat, hasil verifikasi Pemprov Riau terhadap APBD-P Pekanbaru tahun 2019, diabaikan.

Padahal,
Gubernur Riau dalam surat Keputusan No.1077/IX/2019 tentang Evaluasi
Ranperda Pekanbaru tentang Perubahan APBD 2019 Pekanbaru dan Rancangan
Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 telah memberikan tanda 'terkoreksi' pada anggaran Program
Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan sub-nomenklatur "Penyebaran
Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat".

Dengan kata
lain tidak dibenarkan untuk dilaksanakan, karena anggaran tersebut
tidak terdapat dalam RKPDP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan).

Hal
tersebut juga mengacu kepada amanah Peraturan Pemerintah No 12 Tahun
2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah
No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menegaskan, bahwa
terhadap program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPDP, tidak
diperkenankan untuk dianggarkan pada KUPA/PPAS Perubahan dan Ranperda
Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

"Gubernur sudah
memerintahkan tidak diperkenankan untuk dianggarkan. Tapi mereka
laksanakan juga," ujar sumber media ini yang dekat dengan kalangan
legislator DPRD Pekanbaru.

Berdasarkan pagu anggaran yang
diperoleh media ini, dalam APBD murni 2019 alokasi anggaran untuk
nomenklatur tersebut tercatat Rp12.449.883.400. Namun pada APBD-P
menjadi Rp22.449.883.400 Miliar lagi, sehingga anggaran publikasi dan
media bertambah menjadi Rp10 miliar.

"Padahal, biasanya, kalaupun
ada penambahan paling Rp1 miliar sampai Rp2 miliar saja. Ini bisa pula
bertambah Rp10 miliar hanya untuk jangka waktu 4 bulan dari September
hingga Desember 2019. Jadi, mungkin faktor itu yang membuat anggaran
publikasi dan media di DPRD Pekanbaru pada APBD-P terkoreksi," ujar
sumber tadi.

APBD 2020 Juga Terkoreksi

Selain pada APBD-P
2019, anggaran "jumbo" atau fantastis yang diperuntukkan bagi publikasi
dan media di DPRD Pekanbaru, juga terjadi pada APBD Pekanbaru 2020 yang
disahkan pada 1 September 2019 lalu.

Menurut informasi pada RKPD
hanya tercatat Rp5,6 miliar untuk publikasi dan media pada SKPD Setwan
Pekanbaru. Tetapi kemudian dinaikkan "di jalan" sebesar Rp16.500.000,
sehingga menjadi Rp22 miliar lebih.

Anggaran itu juga terkoreksi oleh Pemprov Riau karena dianggap sebagai "penumpang gelap".

"Yang
diusulkan dalam RKPD hanya Rp5,6 miliar. Namun di tengah jalan
bertambah sebesar Rp16.500.000.000 sehingga membengkak menjadi Rp22
miliar lebih. Saat diverifikasi Gubernur, anggaran itu juga terkoreksi.

Namun
begitu, hingga saat ini tetap mereka (DPRD kota Pekanbaru,red)
pertahankan," kata sumber tadi membeberkan kepada media ini.

Konon
kabarnya, akibat faktor ketidaktransparanan pembagian "kue" anggaran
media ini juga ikut memicu gejolak internal di DPRD Pekanbaru. Selain
munculnya kubu-kubu media yang mendapat alokasi besar anggaran publikasi
yang dikenal dengan sebutan "advertorial' itu dengan kelompok media
yang kebagian kecil atau tidak dapat sama sekali.

Kongkalingkong antara kelompok media tertentu dengan pegawai di Setwan, diduga juga terjadi.

"Semestinya
ada transparansi dan juga ketegasan media mana saja yang berhak dan
tidak berhak menikmati APBD tersebut. Ini kan tidak..Kedekatan dan
subjektifitas sangat tinggi dalam pembagian "kue" APBD tersebut," ujar
sumber tadi.

Sumber itu menyebutkan, sudah saatnya DPRD Pekanbaru
periode 2019-2024 melakukan pembenahan dan sekaligus "bersih-bersih" di
bagian Sekretariat Dewan.

 "Mumpung ini periode DPRD yang baru,
sebaiknya dilakukan pembenahan di sekretariat dewan. Sekaligus lakukan
audit terhadap penggunaan anggaran Publikasi dan media selama ini. Juga,
evaluasi apakah pembagian 'kue' untuk media sudah tepat sasaran dan
tidak ada monopoli di sana," ujar sumber tadi.

Sementara
Kordinator FITRA Riau, Triono Hadi juga menghimbau agar pihak eksekutif,
dalam hal ini Pemko Pekanbaru, mengedepankan transparansi dalam masalah
anggaran. Sebab, selama ini berdasarkan pengamatan FITRA, Pemko
Pekanbaru termasuk yang rendah transparansi anggarannya di Riau.

"Sebaiknya
Walikota dan jajaran Pemko Pekanbaru untuk dapat lebih transparan dalam
anggaran, baik penganggaran maupun penggunaannya. Pemko Pekanbaru harus
belajar pada Pemprov Riau dalam keterbukaan dan transparansi anggaran,"
kata Triono.(Img)

Sumber: Goriau.com

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Tahun 2019, Anggaran Publikasi DPRD Pekanbaru Rp22 Miliar Dipertanyakan?
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Hari Ini, Desa di Purwakarta Mulai Distribusikan BLT Dampak Covid-19
     
    ADVERTORIAL
    Pemkab Purwakarta Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Sumurugul
     
    TERPOPULER
    1 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    2 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    3 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    4 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    5 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    6 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    7 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 Heboh..., Oknum Kadis Terduga Mesum, Saudara Bupati Nias Barat
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved