Senin, 09 Desember 2019
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Tahun 2019, Anggaran Publikasi DPRD Pekanbaru Rp22 Miliar Dipertanyakan?
Kamis, 21-11-2019 - 16:39:56 WIB
Ilustrasi.
TERKAIT:
 
  • Tahun 2019, Anggaran Publikasi DPRD Pekanbaru Rp22 Miliar Dipertanyakan?
  •  

    Pekanbaru
    - Meski berada di bawah instansinya sendiri, ternyata tidak semua
    anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru, Riau mengetahui
    ada anggaran publikasi DPRD Pekanbaru yang mencapai Rp22 miliar.

    Seperti
    yang diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    (PDIP) Vicktor Parulian kepada GoRiau.com yang dikutip awak media ini,
    Senin (4/11/2019).

    Menurutnya, jika nilai publikasi sebesar itu, jelas tidak layak.

    "Ini
    yang kita pertanyakan, mengapa anggaran publikasi bisa sebenar itu. Ini
    akan saya pertanyakan, untuk apa ini, kemana saja anggaran ini
    dipergunakan, dan banyak lagi pertanyaan yang harus kita ajukan ke
    Setwan," ujar Vicktor.

    Jadi menurutnya, pihaknya tidak akan
    tinggal diam dengan alokasi anggaran sebesar itu. "Anggaran ini jelas
    tidak layak layak untuk sebuah kegiatan publikasi,"tegasnya.

    Seperti
    diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
    Pekanbaru mengalokasikan anggaran sebesar Rp22 miliar pada tahun 2019
    ini baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan untuk kegiatan
    publikasi DPRD Pekanbaru melalui media massa.

    Sebelumnya Aliansi
    Wartawan Riau mengatakan anggaran publikasi itu dimulai sejak Alex
    Kurniawan menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru hingga
    sekwan baru.

    "Angka Rp 22 miliar luarbiasa, wah baru kali ini
    sepanjang sejarah DPRD Pekanbaru ada dana publikasi sebesar itu," kata
    Rikardo, Sabtu (26/10/2019) pagi.

    Menurut Rikardo anggaran diduga
    menjadi ladang korupsi oknum pejabat dengan sejumlah media dalam bentuk
    kerjasama kegiatan publikasi.

    "Dalam waktu dekat kami akan demo
    di Polda dan Kejati meminta pihak penegak hukum memproses sekwan DPRD
    Pekanbaru, PPTK dan oknum yang bermain selama ini", tuturnya.

    Sebagaimna
    diketahui sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
    (FITRA) Riau meminta Walikota Firdaus untuk tidak merealisasikan
    anggaran publikasi dan media massa yang ada pada Sekretariat Dewan
    (Setwan) DPRD Pekanbaru. Sebab, selain pemborosan, anggaran pada APBD-P
    2019 itu dalam status terkoreksi oleh Gubernur Riau.

    Koordinator
    FITRA Riau Triono Hadi yang dikonfirmasi media ini, Jumat (25/10/2019),
    mengungkapkan, bila anggaran "jumbo" dengan nomenklatur "Program
    Kerjasama Informasi dan Media Massa" sebesar Rp22 Miliar lebih pada
    APBD-P 2019 Pekanbaru yang berstatus terkoreksi itu tetap dijalankan,
    maka secara administrasi itu adalah kesalahan.

    "Karena itu
    Walikota sebagai atasan SKPD Setwan, sebaiknya menghentikan pelaksanaan
    dari anggaran yang menurut saya sebagai pemborosan tersebut. Apalagi
    kalau betul anggaran itu terkoreksi oleh Pemprov Riau, dalam ini
    Gubernur saat verifikasi APBD-P 2019 Pekanbaru," kata Triono.

    Berdasarkan
    investigasi dan data-data yang dihimpun media ini dari berbagai sumber,
    diduga anggaran publikasi dan media pada Setwan DPRD Pekanbaru tetap
    direalisasikan sejak September 2019 kemarin.

    Terkesan kuat, hasil verifikasi Pemprov Riau terhadap APBD-P Pekanbaru tahun 2019, diabaikan.

    Padahal,
    Gubernur Riau dalam surat Keputusan No.1077/IX/2019 tentang Evaluasi
    Ranperda Pekanbaru tentang Perubahan APBD 2019 Pekanbaru dan Rancangan
    Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
    Anggaran 2019 telah memberikan tanda 'terkoreksi' pada anggaran Program
    Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan sub-nomenklatur "Penyebaran
    Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat".

    Dengan kata
    lain tidak dibenarkan untuk dilaksanakan, karena anggaran tersebut
    tidak terdapat dalam RKPDP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan).

    Hal
    tersebut juga mengacu kepada amanah Peraturan Pemerintah No 12 Tahun
    2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah
    No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
    Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam
    Negeri No 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
    Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta
    Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menegaskan, bahwa
    terhadap program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPDP, tidak
    diperkenankan untuk dianggarkan pada KUPA/PPAS Perubahan dan Ranperda
    Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

    "Gubernur sudah
    memerintahkan tidak diperkenankan untuk dianggarkan. Tapi mereka
    laksanakan juga," ujar sumber media ini yang dekat dengan kalangan
    legislator DPRD Pekanbaru.

    Berdasarkan pagu anggaran yang
    diperoleh media ini, dalam APBD murni 2019 alokasi anggaran untuk
    nomenklatur tersebut tercatat Rp12.449.883.400. Namun pada APBD-P
    menjadi Rp22.449.883.400 Miliar lagi, sehingga anggaran publikasi dan
    media bertambah menjadi Rp10 miliar.

    "Padahal, biasanya, kalaupun
    ada penambahan paling Rp1 miliar sampai Rp2 miliar saja. Ini bisa pula
    bertambah Rp10 miliar hanya untuk jangka waktu 4 bulan dari September
    hingga Desember 2019. Jadi, mungkin faktor itu yang membuat anggaran
    publikasi dan media di DPRD Pekanbaru pada APBD-P terkoreksi," ujar
    sumber tadi.

    APBD 2020 Juga Terkoreksi

    Selain pada APBD-P
    2019, anggaran "jumbo" atau fantastis yang diperuntukkan bagi publikasi
    dan media di DPRD Pekanbaru, juga terjadi pada APBD Pekanbaru 2020 yang
    disahkan pada 1 September 2019 lalu.

    Menurut informasi pada RKPD
    hanya tercatat Rp5,6 miliar untuk publikasi dan media pada SKPD Setwan
    Pekanbaru. Tetapi kemudian dinaikkan "di jalan" sebesar Rp16.500.000,
    sehingga menjadi Rp22 miliar lebih.

    Anggaran itu juga terkoreksi oleh Pemprov Riau karena dianggap sebagai "penumpang gelap".

    "Yang
    diusulkan dalam RKPD hanya Rp5,6 miliar. Namun di tengah jalan
    bertambah sebesar Rp16.500.000.000 sehingga membengkak menjadi Rp22
    miliar lebih. Saat diverifikasi Gubernur, anggaran itu juga terkoreksi.

    Namun
    begitu, hingga saat ini tetap mereka (DPRD kota Pekanbaru,red)
    pertahankan," kata sumber tadi membeberkan kepada media ini.

    Konon
    kabarnya, akibat faktor ketidaktransparanan pembagian "kue" anggaran
    media ini juga ikut memicu gejolak internal di DPRD Pekanbaru. Selain
    munculnya kubu-kubu media yang mendapat alokasi besar anggaran publikasi
    yang dikenal dengan sebutan "advertorial' itu dengan kelompok media
    yang kebagian kecil atau tidak dapat sama sekali.

    Kongkalingkong antara kelompok media tertentu dengan pegawai di Setwan, diduga juga terjadi.

    "Semestinya
    ada transparansi dan juga ketegasan media mana saja yang berhak dan
    tidak berhak menikmati APBD tersebut. Ini kan tidak..Kedekatan dan
    subjektifitas sangat tinggi dalam pembagian "kue" APBD tersebut," ujar
    sumber tadi.

    Sumber itu menyebutkan, sudah saatnya DPRD Pekanbaru
    periode 2019-2024 melakukan pembenahan dan sekaligus "bersih-bersih" di
    bagian Sekretariat Dewan.

     "Mumpung ini periode DPRD yang baru,
    sebaiknya dilakukan pembenahan di sekretariat dewan. Sekaligus lakukan
    audit terhadap penggunaan anggaran Publikasi dan media selama ini. Juga,
    evaluasi apakah pembagian 'kue' untuk media sudah tepat sasaran dan
    tidak ada monopoli di sana," ujar sumber tadi.

    Sementara
    Kordinator FITRA Riau, Triono Hadi juga menghimbau agar pihak eksekutif,
    dalam hal ini Pemko Pekanbaru, mengedepankan transparansi dalam masalah
    anggaran. Sebab, selama ini berdasarkan pengamatan FITRA, Pemko
    Pekanbaru termasuk yang rendah transparansi anggarannya di Riau.

    "Sebaiknya
    Walikota dan jajaran Pemko Pekanbaru untuk dapat lebih transparan dalam
    anggaran, baik penganggaran maupun penggunaannya. Pemko Pekanbaru harus
    belajar pada Pemprov Riau dalam keterbukaan dan transparansi anggaran,"
    kata Triono.(Img)

    Sumber: Goriau.com

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke:
    0852-6599-9456
    Via E-mail:
    red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




    Loading...


     
    Berita Lainnya :
  • Tahun 2019, Anggaran Publikasi DPRD Pekanbaru Rp22 Miliar Dipertanyakan?
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Galeri Foto Pemkab Rokan Hulu:
    Hari Pertama Lebaran, Bupati Shalat Id, Halal Bihalal dan Gelar Open House di Rumah Dinas
     
    ADVERTORIAL
    Polsek KKP Polres Karimun Gelar Cipkon di Kawasan Pelabuhan
     
    TERPOPULER
    1 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    2 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    3 Ratusan Karyawan Pt. Asia Citra Melakukan Demo Tuntut Pembayaran Gaji Dan THR
    4 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    5 Ratusan Anggota FSPPP Melakukan Aksi Demo Kekantor Disnaker Rohil
    6 Reses Anggota Dewan Rohil, Masyarakat Ajukan Pertanyaan Terkait Pilpeng
    7 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    8 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    9 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    10 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
     
    Siaga Kepri | Kuansing | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2019 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved
    Pengunjung hari ini : | Total pengunjung : 0 | Total Hits :