SiagaOnline.com, Jakarta - Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Ia mengatakan kebebasan Indonesia dari jerat utang IMF sangat berarti. Pasalnya, rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara yang dapat pinjaman dari mereka banyak yang merugikan.

Termasuk bagi Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi pada 1998 lalu. Saat itu kata Bahlil, IMF menerapkan beberapa syarat yang merugikan Indonesia kalau mau mendapatkan gelontoran pinjaman dari mereka.

Syarat antara lain menghentikan program bantuan sosial. Karena syarat itu, daya beli masyarakat Indonesia jatuh. Karena rekomendasi IMF juga, bunga kredit perbankan di Indonesia jadi mesin industrialisasi.

Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang kolaps.

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi yaitu di zamannya Pak SBY karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena  (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Bahlil mengatakan karena kebebasan Indonesia dari jerat utang itu, pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi pada Indonesia. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam mensejahterakan rakyat.

Termasuk, mensejahterahkan rakyat melalui kebijakan larangan ekspor nikel Cs. Sebagai pengingat, baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

Praktisi Hukum Sarozinema Laia Laporkan dr Richard Lee Dugaan Berita Bohong Pekanbaru | Rabu 08 Mei 2024, 15:43 WIB Pemkab Lamsel Teken Kerja Sama dengan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang Siaga Lampung | Rabu 08 Mei 2024, 14:01 WIB Lamsel Bakal Punya KCC, Warga Tak Perlu Jauh-jauh ke Pusat Kota Balam untuk Nonton Bioskop Siaga Lampung | Rabu 08 Mei 2024, 14:00 WIB 2 Orang Tersangka Kasus Pemalsuan Surat Tanah Ditahan Polres Bintan, Giliran Hasan Kapan? Siaga Kepri | Rabu 08 Mei 2024, 10:57 WIB Gubernur Ansar Sebut APBD kepri 2024 senilai 4,34 T, kota Batam Diuntungkan Siaga Kepri | Rabu 08 Mei 2024, 10:53 WIB Diduga Dikriminalisasi Wartawan Sehingga di Tetapkan Jadi Tersangka Siaga Lampung | Rabu 08 Mei 2024, 10:51 WIB