Siagaonline.com, Arosuka - Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Arosuka. Selain pelayanan medis, ia juga menyoroti keramahan tenaga medis, disiplin petugas, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai faktor utama dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Hal ini disampaikan Medison dalam rapat evaluasi peningkatan kualitas layanan RSUD Arosuka, yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah, Kamis (30/1/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, Kepala Diskominfo Teta Midra, Kepala DKUKMPP Ahpi Gusta Tusri, Plt. Direktur RSUD Arosuka Musfir Yones Indra, serta perwakilan OPD terkait, Jajaran RSUD Arosuka, Kepala PDAM, dan PLN ULP Kayu Aro.

Dalam kesempatan tersebut, Medison menyoroti sejumlah permasalahan teknis yang menghambat pelayanan di RSUD Arosuka, seperti: Akses masuk yang terhambat akibat pembatas jalan dan parkir kendaraan di pinggir jalan.

Keberadaan tiang listrik dan lampu di median jalan, yang mengganggu lalu lintas kendaraan darurat.

Pedagang kaki lima dan pangkalan ojek di gerbang masuk, yang perlu ditata ulang tanpa merugikan mata pencaharian masyarakat sekitar.

“OPD terkait harus segera berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Sekda Medison.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah berencana untuk: Menghapus median jalan agar kendaraan dapat langsung masuk ke gerbang utama RSUD Arosuka. Mengkaji area parkir agar kendaraan tidak parkir sembarangan di badan jalan. Merelokasi pedagang kaki lima dan pangkalan ojek ke tempat yang lebih tertata dan strategis.

Menurut Medison, ketersediaan lahan parkir yang memadai menjadi solusi utama untuk mengatasi kemacetan di sekitar rumah sakit. Ia meminta dinas terkait segera melakukan kajian dan peninjauan lahan kosong yang bisa digunakan sebagai area parkir baru.

Dalam rencana jangka panjang, pemerintah daerah akan melakukan pengembangan RSUD Arosuka dengan menambah lahan seluas 7,5 hektare.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurus sertifikat tanahnya. Untuk itu, kami meminta DPRKPP segera menindaklanjutinya,” tutup Medison. (*)