Breaking News
Tingkatkan Sinergitas Lintas Sektoral, Kanwil Ditjenim kepri Pimpin Rapat TIMPORA dan Operasi Gabungan se-Provinsi Kepri | PTBA Dampingi Petani Kopi Sawahlunto Panen dan Ciptakan Nilai Tambah | Polisi Tangkap Dua Pelaku Curat di Katibung, Satu Di Antaranya Masih Berstatus Pelajar | Pemdes Ruguk Distribusikan Bantuan Pangan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter Kepada 1.381 Warga Penerima Manfaat  | Sekda Bengkalis Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 | Rayen dan Cece Menangkan Bujang dan Gadis Muara Enim 2026 |

Diduga Tanpa Adanya Tranparansi Anggaran Kominfo Kepri Terindikasi KKN
Kamis 05 Juni 2025, 13:46 WIB
Ilustrasi

Siagaonline.com, Tanjungpinang - Diduga tanpa adanya tranparansi nilai mata anggaran kerjasama media dari tahun ketahun semenjak Hasan Sos, dipercaya oleh gubernur kepri Ansar Ahmad, duduk menjabat sebagai kepala dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi kepri.

 

Bayangkan saja setiap tahunnya dinas kominfo kepri kecipratan dana milliaran rupiah, namun terbilang aneh kemana Raibnya anggaran fantastis tersebut selama ini, dan siapa saja yang menikmatinya? 

 

Justru teka teki tersebut belum pernah terpecah hingga menimbulkan polemik dimata media, sampai saat ini. 

 

Apakah ada indikasi adanya dugaan KKN atau cawe -cawe dengan sekelompok media tertentu untuk pelorotkan anggaran yang seharusnya diamanahkan, sesuai kualifikasi perusahaan media yang berhak mendapatkan kerjasama di OPD tersebut. 

 

Bukti otentiknya menjadi tanda tanya besar, dan tidak ada keterbukaan informasi selama ini, justru tuai polemik terkait media-media yang di akomodir untuk kerjasama pada OPD tersebut.

 

Yang menjadi pertanyaan besar adanya kejanggalan yang dirasakan oleh pemilik perusahaan media, selama kurun waktu ketika Hasan dipercaya mengisi jabatan Kadis kominfo kepri dan Basoruddin menjadi Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di OPD itu. 

 

Dikisahkan oleh awak media yang miliki kualifikasi media terverifikasi Fatual dewan pers. 

 

Ia hanya mendapatkan bajed anggaran Rp 5 juta dari tayang dua kegiatan Adventorial pada tahun anggaran 2024 lalu. 

 

Dari anggaran itu ia akui hanya sekali saja dalam satu tahun, ia mendapatkan haknya pada dinas kominfo kepri"ungkap wartawan menyindir kebijakan Hasan. 

 

Terkesan aneh, seharusnya pelaksanaan kegiatan pemesanan kerjasama media yang sesuai amanat dari undang undang keterbukaan informasi, melalui sistem ekatalog justru hal tersebut tidak dipakai oleh kominfo kepri hingga sampai di tahun ini. 

 

"Kita Perusahaan media setiap kali harus berteriak- teriak dulu, baru didengar demi mendapatkan kerjasama disitu," pungkasnya kesal. 

 

Sambungnya, diketahui Kominfo kepri ditahun anggaran 2024, mendapat realisasikan anggaran untuk kerjasama media berdasarkan kutipan dari media online, sebesar Rp 11 Miliar. 

 

Hal tersebut disampaikan Hasan ketika dikutip oleh media online.

 

"Berdasarkan Aspirasi rekan- rekan AWAK beberapa waktu lalu, ditahun 2024 itu publikasi nya ada Rp 11 Milyar, namun hal tersebut tertuang hanya Rp 7,8 Milyar terimbas rasionalisasi di anggaran perubahan," bebernya.

 

Menurut sumber, setiap tahunnya kominfo kepri dikabarkan mendapatkan anggaran pokok pikiran (POKIR) yang nilainya Fantastis hingga mencapai Miliaran rupiah sebagai ajang kerjasama media. 

 

Lantas, sumber juga menyinggung dugaan adanya POKIR Dewan juga disulap ditahun ini, yang dikelola di OPD tersebut, pungkasnya. (Zen)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke: 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] / [email protected]
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
Komentar Anda
Loading...

Copyright © 2023 Siagaonline.com - All Rights Reserved
Scroll to top