Kejari Kuansing yang dipimpin oleh Hadiman terus berjibaku melawan korupsi di negeri jalur ini, salah satunya dalam mengusut dugaan dana SPPD fiktif yang ada di Pemkab Kuansing.

Ketika dikonfirmasikan melalui Edo Cipta perwakilan salah satu mahasiswa Kuansing mengatakan senin (15/3/2021) melalui via selulernya mengatakan  sebanyak lebih kurang 26 orang pejabat Pemkab Kuansing sudah diperiksa dalam dugaan SPPD fiktif ini, termasuk kepala BPKAD. Serta Kejari sudah menerima pengembalian dana SPPD yang diduga fiktif sebanyak Rp493 juta.

Baru-baru  ini Kejari Kuansing telah menetapkan satu tersangka yang merupakan kepala Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) pada Rabu 10 Maret 2021 yang lalu.

Menurut, Edo Cipta Wiganda bahwa Kejari sudah di jalan yang benar dan persoalan ini harus segera dituntaskan. "Kejari sudah benar, harus segera dituntaskan," ujar Mensospol BEM-KM UMRI tersebut.

Masih menurut Edo, dirinya sebagai mahasiswa yang terus aktif mengawal kasus korupsi ini mengapresiasi kinerja Kejari. Serta dirinya meminta agar Kejari segera menahan tersangka yang telah ditetapkan, hal itu berdasarkan jika tersangka masih berkeliaran bebas tentu diduga dapat menambah atau mengganggu proses hukum. Seperti menghilangkan alat bukti dan sebagainya.

 "Apresiasi untuk Kejari, tersangka harus segera ditahan. Kalau masih berkeliaran, diduga dapat menghilangkan alat bukti dan sebagainya," tegasnya.

Edo juga menyampaikan, agar Kejari jangan takut dalam memproses hukum para oknum yang bermain. Walaupun sebesar pagu anggaran dikembalikan yang namanya pelanggaran adalah pelanggaran.

"Itu pelanggaran, harus diproses hukum. Walaupun sebesar pagu anggaran yang mereka kembalikan".

Di akhir percakapan dengan mahasiswa Kuansing ini, dirinya juga berjanji, akan datang dan desak Kejari untuk tuntaskan persoalan ini. Serta dirinya beranggapan kalau di anggap perlu nantinya biar KPK RI diminta untuk menuntaskan persoalan ini.

"Saya akan datang dan desak Kejari agar segera menuntuntaskan. Kalau perlu minta KPK RI untuk ambil alih persoalan ini," tutup Edo.

Di kesempatan yang berbeda ketika dikonfirmasikan melalui Hendra AP alias Keken Kepala BPKAD Kuansing mengatakan melalui WA nya mengatakan, "Ya, kita menerima surat dari Kejari tentang penetapan tersebut tapi perlu saya klarifikasi disini bahwa ini kuat sekali dugaan adanya upaya kriminalisasi dan penzoliman kepada saya. Saya bingung yang menyebabkan saya jadi tersangka apa  dan kuat dugaan ada semacam konspirasi oknum kejaksaan dan oknum pejabat Pemda terhadap kasus ini, sebagai contoh, ketika staf saya mengeluhkan kasus ini kepada bupati selanjutnya bupati mengintruksikan kepada Sekda, asisten 1, Kabag hukum dan Muradi untuk menyelesaikan ke Kajari,  setelah pertemuan itu ada beberapa kesepakatan yang muncul yang di sampaikan pejabat pemda kepada staf saya pertama staf tidak akan ada pemanggilan lagi untuk staf. Diminta kepada kami membuat rekapitulasi apa-aapa yang dianggap keliru terutama uang transportasi yg dibayarkan sebesar 75 %  dan diminta itu dikembalikan ternyata dijadikan barang bukti dan terkesan penyitaan," ujarnya.