Adapun agenda dalam Pers Releasenya perwakilan dari kuasa hukum H alis K menyampaikan dan membacakan perihal surat permohonan perlindungan Hukum yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo daerah ibukota Jakarta yang ditanda tangani oleh tersangka dan mengajukan permohonan sebagi berikut:

1. Terkait dengan kasus dugaan perjalanan dinas di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 yang sedang dalam penyidikan oleh kejaksaan negeri Kuansing dilihat ada beberapa kejanggalan  mulai dari proses awal sampai dengan saat ini.

2. Surat pemanggilan yang selalu berubah-ubah surat pertama berbunyi dugaan tindakan pidana korupsi perjalanan Dinas Fiktif dalam angaran perjalanan Dinas BPKAD tahun 2019 pada panggilan berikutnya dugaan penyimpangan perjalanan Dinas BPKAD.

3. Hal yang dipermasalahkan sangatlah subjektif karena apa yang disangkakan juga dilakukan oleh seluruh dinas dan badan organisasi perangkat Daerah sampai pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kuansing. 

Dalam kesempatan tersebut tersangka H Alias K juga membuka segala informasi dari awal kejadiannya dimana ada pembicaraan yang disampaikan oleh Bupati mengintruksikan kepada sekda, asisten 1 Kabag Hukum dan Muradi untuk menyelesaikan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kuansing dan mendapatkan kesepakatan yaitu,

1. Tidak ada lagi pemanggilan terhadap staf dan yang dipanggil berikutnya adalah  pejabat struktural.

2. BPKAD diminta membuatkan Rekapitulasi uang transportasi yang dianggap tidak sesuai ketentuan.

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan bahwa rekapitulasi dan pengembalian nantinya sebagai dasar untuk menghentikan masalah tersebut bahkan Sekretaris daerah berkata, "Jika perlu di depan saya bapak Kejari menandatangani SP3, ketika uang sudah terkumpul  ternyata dijadikan barang bukti dan dinyatakan penyitaan dan anehnya, permintaan pengumpulan uang tersebut dilakukan pada saat tersangka masih berstatus penyelidikan dan dalam waktu yang singkat  dinaikan menjadi penyidikan saat uang diserahkan," ujarnya.

Selanjutnya dari rekapitulasi yang transportasi  senilai Rp 493 juta yang diperoleh dari 94 orang sudah termasuk tersangka kemudian uang tersebut diserahkan kepada kejaksaan negeri sesuai dengan arahan Sekda Dianto Mampanini pasca pertemuan dengan Kejari Kuansing. Namun sangat menyayangkan yang tersebut kini justru dijadikan barang bukti untuk menetapkan menjadi tersangka hal ini tersangka merasa terzolimi dan penjebakan.

Terakhir, tindakan para hukum di penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi saat ini benar-benar menjadi salah satu  penghambat program pembangunan  yang sedang berjalan di Kabupaten Kuantan Singingi, karena apa yang disangkakan terhadap tersangka membuat tersangka dan anggota  di Dinas BPKAD mengalami penurunan drastis dalam semangat bekerja bahkan apa yang disangkakan  tidak ada temuan dari BPK RI. Namun dalam audit Kejaksaan Negeri Kuansing menyatakan adanya kerugian sebesar Rp600 juta, sehingga ada dugaan kriminalisasi terhadap tersangka dan para oknum penegak hukum Kejaksaan Negeri Kuansing dan telah mengabaikan instruksi presiden dan MOU kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kepolisian RI," pangkas Rizki.