"Awalnya saya agak skeptis dengan proses penegakan hukum, saya kembali memutar memori saya dan mengingat kembali saat masa sekolah SMP ada pemberitaan nasional terkait Cicak vs Buaya, semacam kisah pelemahan KPK yang saat itu dianggap berbenturan dengan Polri, padahal seidealnya dua lembaga negara ini sama-sama memiliki kewenangan yang sama yakni penegakan hukum," ujarnya.

"Kemudian di akhir-akhir ini tokoh idola saya Abdullah Hehamahua tokoh senior yang juga penulis buku Jihad Memberantas Korupsi, yang hidup sederhana dan apa adanya, lalu ada lagi Novel Baswedan yang karena kerap membuat berang, terbukti sampai disiram Air Keras, keduanya termasuk dalam list yang di “hengkang” kan dari KPK, tapi saat ini saya tetap berhusnuzhonlah sama ketua KPK bapak Firli Bahuri dari Polri," sambungnya.

Dengan harapan semoga gonjang ganjing di atas sana segera selesai dan sinergis menangkapi “maling berdasi” di negeri Jalur.

Hamdan juga menambahkan, meski pesimis, akan tetapi mengingat tanggung jawab kami yang berproses di jurusan Administrasi publik yang harus tetap memiliki rasa optimisme tehadap masyarakat, dan juga terhadap bangsa mulai mencari tau siapa sosok Kejari Kuansing tersebut, dan juga merupakan orang nomor 3 di Indonesia dan nomor satu di Riau. 

Kabupaten Kuansing  yang dikabarnya tahun depan APBD  mengalami penurunan di level 1,2 triliun, adalah negeri yang memiliki marwah, kekompakan, sebagaimana yang diajarkan dengan semangat Pacu Jalur yang bertahan lebih dari seratus tahun lamanya, kita sedang berbicara negeri yang kekompakan dan persaingan “fair” nya tidak perlu diragukan lagi, dapat dibayangkan kalau satu saja anak pacu bermental “eror”dan bermoral “korup” alias “cediak buwuak” maka perahu jalur tidak akan seimbang.ujar Hamdan.

Mengutip bahasa Jawa, Boro-boro menang, jalur akan karam, dan akan menyebabkan kecelakaan, serta omak omak yang harus bertepuk tangan di tepi Kuantan, menjadi histeris dan ngeri, “mangga busuak dalam luan”, analogi ini sebenarnya saya ambil, untuk memudahkan kita semua melihat kondisi negeri ini, ada semacam pertarungan opini bahwa penegakan hukum tindakan korupsi harus dibenturkan dengan semangat perlindungan, semangat kedaerahan, lihat ketika ada penegakan hukum, herannya ada yang mengaku ngaku tokoh Kuansing, Aktivis Kuansing sibuk mempertontonkan ke “aneh”an dengan menyerang aparat, mendiskreditkan, dan berusaha membentur benturkan.

Terakhir ada pertarungan lumayan menarik di media sosial soal penegakan hukum di negeri jalur ini. Hadiman namanya, meski belum pernah bertatap muka secara langsung, saya melihat  takjub akan keberanian kejari Kuansing baru baru ini, yang memanggil dan menyidik  Bupati aktif, juga bupati yang terpilih menjelang pelantikan, mantan bupati, dua Priode, ketua mantan Ketua DPRD, Kepala BPKAD, sekda dan sebagainya.

Ini adalah pembaharuan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, dan disini ada semacam keberanian yang menurut saya perlu diacungi jempol sebagai putra asli Kuansing. Meski yang lain mungkin akan sinis, maka dari itu, perlu diajar ini dukungan kepada Kajari Muda ini dari  tindakan penegakan hukum perlu memang disupport. 

"Manfaatnya jelas, masyarakat tidak perlu repot-repot menambah dosa kalau seandainya 3 bangunan raksasa dikuansing yang “tidak berguna karena indak salosai” itu benar benar bukan karena korupsi, manfaat bagi pejabat pun, dia tidak perlu repot repot lagi mengcounter, apalagi mencoba menggerakkan, menindas sesiapa yang bersuara, karena memang tidak terbukti, tapi kalau terbukti. Maka, masyarakat Kuansing akan senang juga, karena ke depan setidaknya masyarakat Kuansing akan “aman” dipimpin oleh pemimpin yang amanah lagi sidik, ada yang menarik ketika kanda Abdullah Hehamahua, saat ditanya kenapa beliau mau memasukkan penjara adik adik organisasinya, beliau nyatakan, lebih baik saya yang menampar adik adik saya daripada orang lain yang menamparnya begitu berbuat salah”. Nah, jangan sampai di Kuansing, ini terjadi dan ada dalagi gerakan lain, gerakan membela terduga koruptor, sementara korupsi adalah jabatan yang paling hina, dan seharusnya dihukum mati, agar dana Rp1,2 triliun benar-benar dirasakan manfaatnya, agar pembangunan 3 Pilar, Jembatan Gantung di Kuansing, Anggaran Makan minum, Anggaran dinas Pertanian, DLH, atau Anggaran Baju Linmas misalnya, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak ada lagi yang macamzmacam, sebab negeri kita ini negeri bermarwah," jelasnya.

"Di balik itu pula, saya juga menghimbau, agar penegakan hukum ini juga harus adil, semua sama dihadapan hukum, baik itu Etnis Tionghoa, Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minang, atau suku-suku lain. Meski beda Partai beda kesepahaman semua harus sama dihadapan hukum, dan jangan ada kesan pilah pilih," jelasnya.

"Mengingat pesan Prof Mahfud MD,  di salah satu organisasi,  Kita bisa terus bisa mengenang Artidjo dari UII. Kita punya tokoh seperti Artidjo yang menjadi monumen penegakkan hukum dan sangat dihormati. Artijo ini penegak hukum yang juga ditauladani  karena kejujuran dan keberaniannya untuk penegakan hukum. Menurut saya Kejari Hadiman merupakan reinkarnasi, dari Artijo meski dalam keyakinan saya belum kenal dengan beliau, tapi yang saya maksud adalah semangat dan integritasnya," ujarnya.

"Dan berharap semoga kita semua dapat mewujudkan Good Governance, dan Clean Goverment, agar Kuansing semakin gemilang dan terbilang, sebelumnya saya juga berpesan kepada yang kemarin mengaku-ngaku aktivis. Mari sama sama baca buku, tidak ada gerakan aktivis yang membela Penguasa, Aktivis harus punya semangat independen, berjuang untuk membela kaum tertindas dari kaum penindas, dan korupsi itu dilakukan oleh sesiapapun yang menggunakan anggaran negara yang sejatinya untuk rakyat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kuansing harus lakukan lompatan besar, bukan hanya membangun fisik, tapi juga moralitas, sebaliknya bukan Cuma spirit juga harus membangun Fisik, harus imbang," tutup Hamdan (rls)