Dalam pertemuan itu, Huzrin Hood mengatakan pertemuan digelar dikarenakan tentang permasalahan perusahaan-perusahaan yang bergerak di laut dalam pengerjaan pengerukan dan penjualan pasir laut yang tidak sesuai dengan aturan.

"Saya mendapat banyak laporan tentang perusahaan-perusahaan asing yang melakukan aktivitas pertambangan terutama dalam aktivitas pertambangan pasir laut dan penjualannya yang tidak sesuai dari aturan," ujar Huzrin.

“Dikarenakan itu, saya mengumpulkan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan Berbagai LSM, untuk sama-sama kita duduk bersama, dan mencari kebenarannya, jika benar maka kita juga sepakat untuk mencari solusinya," kata Huzrin Hood.

"Saya juga mendengar adanya rapat yang digelar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut tentang penetapan harga patokan pasir laut yang tidak melibatkan akademisi dari daerah Kepri," tambah Huzrin.

Ada beberapa poin yang akan kita  pertanyakan kepada pemerintah pertama, kenapa akademisi dari di Provinsi Kepri tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Kenapa harus dari luar lagi, padahal daerah kita yang di tambang, tetapi Akademisi di daerah kita tidak pernah di libatkan, padalah para-para Akademisi di daerah kita punya potensi yang hebat-hebat," ucapnya.

Kemudian, Perusahaan yang dapat izin harus jelas, yang kami mau harus melibatkan perusahaan–perusahaan Anak daerah dan Lokal di Provinsi Kepri terutama di Karimun. Lanjut Huzrin Hood.

"Kita juga akan pertanyakan, kontribusi Perusahaan Pasir Laut kepada para nelayan yang terdampak, karena selama ini masih banyak nelayan–nelayan kita yang terdampak merasa dirugikan," tegas Huzrin.

”Yang jelas kami sebagai masyarakat, apapun perusahaan yang melakukan aktivitas ini, kalau jelas punya kontribusi terhadap pemasukan daerah dan tidak punya dampak yang merugikan sebagai masyarakat kami mendukung, tapi harus jelas dan transparan," papar Huzrin Hood.

Sementara itu, DPW LMB Provinsi Kepri Datok Azman Zainal mengatakan ia juga mendengar Informasi adanya dua (2) perusahaan asal Jakarta ingin mengelolah pasir laut untuk diekspor dan berharap semua itu tinjau ulang.

"Kita mendengar adanya dua (2) perusahaan asal jakarta akan mengelolah pasir laut untuk di ekspor, padahal surat Larangan perdagangan pasir laut belom dicabut oleh Menteri Perdangangan. Kita berharap semua itu ditinjau ulang walaupun ada PAD untuk Pemda Karimun," kata Azman.

Datok Azman juga mengingatkan, pasir laut adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui lagi, kalau di ambil dikhawatirkan pulau akan tenggelam. Contoh dampak dari penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT Grace Rich Marine membuat resah warga Pesisir Desa Tulang.

"Dampak dari penambangan itu mengakibatkan abrasi dan membuat robohnya batu miring penahan ombak sepanjang 500 meter, jembatan ambruk dan tumbangnya beberapa pohon kelapa di Pulau Desa Tulang," ucap Azman mengingatkan.

"Dengan ada kejadian itu berarti bukan hanya nelayan saja yang dirugikan bahkan warga pesisir terkena dampaknya, kita juga sudah menyurati PT Grace Rich Marine dan juga meminta KSOP Tanjung Balai Karimun untuk mediasi. "Karena KSOP memberi izin Olah Gerak Kapal Isap Pasir Laut," tutup Azman. 

Acara pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai Tokoh-Tokoh Masyarakat seperti, H Zainudin Ahmad (Kep Den), Hasyim Tugiran, Datok Azman, Raja Azli, Arifin Zainudin, Ketua Pameral dan Para LSM lainnya. (Taufik)