Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Pri Wijeksono, SH, MH melalui Kasi Intel Ari Supandi, SH, MH menyampaikan program JAKSA (Jaga dan Kawal deSA) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBK/WBBM).

Ari menjelaskan program ini menjadi salah satu inovasi Kejari Rohul memberikan pelayanan hukum seputar permasalahan desa. Sehingga Pemerintah Desa tidak ragu mengambil kebijakan dalam kegiatan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Program ini bertujuan agar Pemerintah Desa taat hukum, sehingga Kepala Desa tidak salah melangkah dalam mengambil kebijakan," ujar Ari Supandi, SH, MH saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (22/6/2020).

Lebih lanjut Ari menjelaskan, dalam program JAKSA (Jaga dan Kawal deSA) terdapat beberapa layanan seperti pelayanan hukum gratis, konsultasi hukum seputar permasalahan desa dan pengaduan masyarakat desa.

Sementara itu untuk mendapatkan informasi penting tentang program JAKSA (Jaga dan Kawal deSA) dapat diakses melalui  hotline 08118075830 atau datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Kompleks Perkantoran Pemda Rohul.(Re)