Banggar DPRD Riau Laporkan Banyaknya Data Kurang Valid,
Akibatkan Dana Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Belum Tersalurkan
Rabu 30 Juni 2021, 22:34 WIB
Siagaonline.com, Pekanbaru - Hasil kunjungan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau temukan banyak data kurang valid disejumlah kabupaten/kota.
Sehingga dana jaring pengaman sosial covid-19 belum tersalurkan.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, S.Si, Rabu (30/6/21) di DPRD Riau, usai Rapat Paripurna Finalisasi Banggar dengan TAPD.
“Ada beberapa catatan, dari hasil kunjungan tim banggar ke daerah-daerah, tentang pelaksanaan APBD 2020, khusus refocusing dana covid,†terang Yulisman sekaligus Ketua Banggar DPRD Riau.
Tim melihat menurut Yulisman, pelaksanaan APBD 2020 Provinsi Riau berjalan sesuai objektifnya, sedangkan serapan sesuai dengan yang dilaporkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LKPJ, pihaknya hanya mengkroscek, mengenai titik-titik sasaran, tentang bantuan, APD, tenaga kesehatan dan jaring pengaman sosial.
“Kita memberikan masukan, tentu yang namanya pelaksanaan tentu saling kita lihat bersama, ada kelemahan, kekurangan, tentu dimasa yang akan datang, akan lebih baik,†ujarnya.
Untuk catatan tambahnya lagi, bersifat umum-umum saja, hanya saja mengenai jaring pengaman sosial, diakuinya data kurang valid sehingga ada yang belum bisa disalurkan.
Sehingga dana jaring pengaman sosial covid-19 belum tersalurkan.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, S.Si, Rabu (30/6/21) di DPRD Riau, usai Rapat Paripurna Finalisasi Banggar dengan TAPD.
“Ada beberapa catatan, dari hasil kunjungan tim banggar ke daerah-daerah, tentang pelaksanaan APBD 2020, khusus refocusing dana covid,†terang Yulisman sekaligus Ketua Banggar DPRD Riau.
Tim melihat menurut Yulisman, pelaksanaan APBD 2020 Provinsi Riau berjalan sesuai objektifnya, sedangkan serapan sesuai dengan yang dilaporkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LKPJ, pihaknya hanya mengkroscek, mengenai titik-titik sasaran, tentang bantuan, APD, tenaga kesehatan dan jaring pengaman sosial.
“Kita memberikan masukan, tentu yang namanya pelaksanaan tentu saling kita lihat bersama, ada kelemahan, kekurangan, tentu dimasa yang akan datang, akan lebih baik,†ujarnya.
Untuk catatan tambahnya lagi, bersifat umum-umum saja, hanya saja mengenai jaring pengaman sosial, diakuinya data kurang valid sehingga ada yang belum bisa disalurkan.
“Mungkin mengenai jaring pengaman sosial, ada data yang kurang valid, ada yang belum bisa disalurkan. Mengenai data-data kemasyarakatan lah dibawah.
Kita melihat, kenapa misalnya, dana jaring pengaman sosial, ada daerah yang tidak terserap, sementara anggaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi, banyak data di daerah yang mungkin belum terlalu valid, sehingga ngak mungkinlah melanggar aturan,†tutup Yulisman yang berasal dari Partai Golkar.(Adv)
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
Komentar Anda
Selasa 18 Agustus 2026, 21:33 WIB
.
Selasa 18 Agustus 2026, 21:32 WIB
.
Selasa 18 Agustus 2026, 21:06 WIB
.
Loading...
| Berita Terkini | Indeks |