Siagaonline.com, Pekanbaru  - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru mulai dilaksanakan hari ini, Senin (26/7/2021).

Namun begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sama sekali belum menyiapkan skema serta usulan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak.

Hal itu menjadi pertanyaan besar Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Pekanbaru.

“Beberapa hari lalu Korem 031/WB dirikan dapur umum. Besoknya disusul Polda Riau berikan 2.655 paket sembako ke masyarakat tidak mampu. Pemprov? Sampai sekarang bahkan tidak ada tanda-tandanya bakal menyiapkan bantuan untuk masyarakat,” ujar Agung Nugroho melalui keterangan tertulis yang dikutip dari Riaupos.co, Senin (26/7/2021).

Ia melanjutkan, dalam situasi saat ini, seharusnya pemprov lebih peka dan lebih mengerti dengan kondisi masyarakat. Bahkan, seharusnya pemprov lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat.  

Terutama bagi masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah. Iapun mendesak pemprov untuk segera menyiapkan bantuan.

Bila alasannya ketersediaan anggaran, Agung menyarankan pemprov untuk menggunakan pos anggaran biaya tak terduga (BTT) APBD 2021.

“Kalau alasannya ketersediaan anggaran, kan bisa pakai dana bencana yang di standbykan. Bisa juga melalui recofusing, tapi belum ada usulannya dari pemprov. Jadi kami heran, niat tidak sebetulnya pemprov ini dalam membantu masyarakat?” tanyanya heran.

Soal instruksi gubernur kepada bupati/walikota melalui Instruksi Gubernur Riau, Nomor : 143/INS/HK/2021, Agung meminta pemprov tidak hanya membebankan pemkab/pemkot.

Sebab, APBD yang dimiliki pemerintah daerah tidak sebanyak APBD pemprov.

“Setidaknya ada sharing budget. Jangan dibiarkan begitu saja. Termasuk skema bantuan dari pusat, harus jemput bola. Tak bisa diam saja tiba-tiba bantuan datang. Harus ekstra kerja keras untuk masyarakat,” pungkasnya.(so)