SiagaOnline.com, Lamsel - Kepala Desa (Jaro) Ruguk, Saiful, S.E, bersama Ketua TP PKK Desa Ruguk, Bunda mardiana menghadiri kegiatan sosialisasi administrasi kepada ketua dan kader PKK se-Kecamatan Ketapang sesuai dengan hasil Rakernas PKK ke-9 yaitu Kemitraan dan Sinergitas menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga berdaya yang sejahtera yang disampaikan oleh narasumber TP- PKK Kabupaten Lampung Selatan, Bunda Winarni Nanang Ermanto yang bertempat di Aula Balai Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (27/04/2022).
 
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kadis PMD Lampung Selatan, Erdiansyah, BNN Kabupaten Lampung Selatan, Ketua TP PKK Kabupaten Lamsel, Winarni, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lamsel, Nury Maulida Lenggong, Ketua TP PKK Kecamatan Ketapang, Esih Awariyah Madro'i, Ketua TP PKK dan kader PKK se-Kecamatan Ketapang, Kepala Desa se-Kecamatan Ketapang.
 
"Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan tadi, untuk Desa Ruguk, jauh sebelumnya sudah melakukan Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur desa dalam rangka memajukan desa dibidang kesehatan, yakni terbebas dari narkoba, judi, terbebas dari alkohol , dan yang terakhir merokok untuk dikurangi. Hal tersebut merugikan diri sendiri dan merusak citra desa. Dan hal tersebut sudah disosialisasikan kepada warga masyarakat di 13 dusun yang ada di Desa Ruguk," kata Jaro Saiful kepada SiagaOnline.com, usai acara digelar.
 
Lanjut Jaro Saiful, untuk bidang kesehatan sudah baik, karena jambanisasi Desa Ruguk sudah ODF (Deklarasi Open Free) serta tidak ada anak-anak yang mengalami stunting. Tentu kita sangat apresiasi terhadap seluruh kader PKK dan Posyandu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
 
"Sedangkan untuk anak putus sekolah, dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di 13 dusun, ada sekitar 5 sampai 10 persen yang tidak memiliki ijazah sesuai data dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Itu kedepan akan kita carikan solusinya, bekerjasama dengan dinas terkait, sesuai apa yang dipaparkan oleh Ketua TP PKK tadi. Yang mana desa sampai kecamatan harus mempunyai data riil anak yang tidak memiliki ijazah. Karena akan dicarikan solusi dari bupati dengan mendapatkan ijazah paket setara pendidikan formal," pungkasnya. (Alfian)