SiagaOnline.com, Lamsel – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kelau Tahun Anggaran 2023 di buka secara resmi oleh Camat Penengahan, Jaelani, S, S.T.P.,M.H di Balai Desa Kelau, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (26/09/2022).
 
Kegiatan agenda rutin setiap tahun ini dasar hukum pelaksanaan Musrenbangdes ini sebagai berikut :
a). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa
c). Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDes tahun 2022.
 
Adapun maksud dan tujuannya adalah :
a). Maksud dilaksanakannya Musrenbangdes ini adalah untuk mendorong Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama Pemerintah Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa, sehingga pelaksanaan Pembangunan tidak bersifat Top Down tetapi juga Bottom Up.
 
b)  Tujuannya :
1. Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati Prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari Masyarakat tingkat Dusun
2. Merumuskan dan menyepakati Kegiatan-kegiatan yang dimusyawarahkan dalam Forum Satuan Kerja Pemerintah Desa
3. Menetapkan delegasi Desa untuk mengawal usulan-usulan permasalahan yang ada di Desa Kelau dimusyawarahkan Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)
 
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Penengahan, Jaelani, S.S.T.P.,M.H, selaku tim satu, UPTD lintas sektoral se-Kecamatan Penengahan, Kepala Desa Kelau, H. Sohilal, Aparatur Desa Kelau, Pihak Puskesmas Penengahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pendamping Desa, TKSK, Ketua RT, Kader PKK, Linmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 
Camat Penengahan, Jaelani,S.T.P.,M.H dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2022 ini sangat penting bagi rencana pembangunan di desa untuk tahun 2023.“Dari tujuan pelaksanaan Musrenbang Desa, saya sangat berharap seluruh usulan yang direncanakan adalah yang sangat urgent serta pengembangan destinasi wisata. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 
"Terkait usulan rencana pembangunan untuk anggaran tahun 2023, kita lihat skala prioritas ( jika ada yang lebih penting, maka itulah yang didahulukan) contohnya ada jembatan yang ambruk, karena urgent yang harus dilaksanakan menggunakan anggaran dana desa. Karena anggaran dana desa pada tahun depan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bantuan BLT DD masih dianggarkan," kata Camat Jaelani. 
 
Menurutnya, kemungkinan BLT DD masih ada, tetapi persentasenya dikurangi minimal 25 persen dan maksimal 30 persen. Untuk itu ia berpesan agar menjaga kesehatan. Karena saat ini pancaroba dan virus Covid-19 masih ada. Karena sehat itu aset dalam hidup.  
 
Lanjut, Camat Jaelani memaparkan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta Kecamatan Penengahan untuk tahun 2023 sebagai berikut :
 
1. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan kemiskinan ekstrim, yakni bantuan BLT DD rasionya 25 persen dari pagu anggaran dana desa.
2. Penyertaan Modal BUMDes (jika BUMDesnya sehat).
3. Biaya Operasional Pemdes rasio 3 persen dari pagu dana desa ( ini menunggu regulasi lebih lanjut dari Pemkab Lamsel).
4. Percepatan Penurunan Stunting.
5. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) minimal 3 bulan untuk anak beresiko Stunting.
5. Pemberdayaan Masyarakat.
6. Ketahanan Pangan (Lumbung Gizi Desa) pemeliharaan K3 (Kandang, Kebun, Kolam) dirancang untuk penanganan inflasi.
7. Pengembangan Wisata (untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa) sehingga PAD tersebut bisa untuk pembangunan desa di segala bidang.
8. Digitalisasi Desa (Smart Vilage).
9. Perbaikan Data SDGs.
10. Mitigasi Bencana Alam/ Non Alam.
11. Swasembada Sekolah.
12. Porcam (Pekan Olahraga Kecamatan).
13. Peningkatan Kapasitas Linmas.
14. Sistem Persampahan.
15. Program Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 
"Itulah rancangan program untuk desa pada tahun depan. Jadi jika ada rencana usulan pembangunan kita yang tertunda " artinya kita hanya berencana, tetapi anggaran dan tuhan yang menentukan". Untuk itu mohon kiranya bersabar, memang anggaran dana desa tersebut, terlihat besar. Tetapi jika setelah dibagi maka menjadi kecil," sambungnya.
 
Ia juga memerintahkan kepada Kasi Ekobang Kecamatan Penengahan untuk melaksanakan jadwal Musrenbangdes 22 desa di Kecamatan Penengahan untuk Kepala Desa dan BPD sebagai aktor utama kegiatan agar konsistensi waktu terus ditingkatkan. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan Musrenbang RKP Desa 2023 sangat singkat, yakni harus dilaksanakan paling lambat akhir bulan September 2022 ini.
 
Untuk itu, bagi desa yang belum melaksanakan, ia minta komitmen seluruh jajaran Perangkat desa, Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat Desa untuk benar-benar memperhatikan dan melaksanakan setiap tahapan perencanaan desa sesuai regulasi dan waktu yang telah ditentukan. “Ini penting karena tujuan akhir usaha kita ini sudah jelas, yakni dihasilkan perencanaan yang benar-benar aspiratif, partisipatif, dan akomodatif sesuai harapan seluruh masyarakat,”pungkasnya. (Alfian)