Siagaonline.com, Tanjungpinang - Sejumlah pengusaha papan reklame (Baleho) yang berada di kota  Tanjungpinang DPRD melaksanakan Rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Tanjungpinang,dalam membahas polemik tentang papan reklame(Baleho)yang selama ini menjadi polemik.

RDP dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi III, Ashady Selayar, dihadiri Komisi I dan II serta OPD terkait ini beserta sejumlah pengusaha papan reklame dan awak media.dibalai ruang sidang DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Selasa(27/9/22).

Dalam hal ini DPRD Tanjungpinang dengan sejumlah pengusaha papan Baleho sepakat dalam upaya menambah pendapatan asli daerah (PAD)dikota Tanjungpinang.

Dalam kesimpulannya, Ashady Selayar sekretaris komisi III mengatakan"soal sejumlah papan reklame (baliho) yang dinilai tak berizin dan ditertibkan oleh pemko namun pengusaha bayar pajak.

Ashady berharap,agar Wali Kota Tanjungpinang mengevaluasi Perwako Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame.

“Perwako itu apakah sudah difasilitasi ke Gubernur Kepri?,” tanya Ashady ke pejabat Pemko Tanjungpinang saat RDP.

Kemudian  Ashady,menyerukan kepada pemerintah kota Tanjungpinang,untuk sementara waktu yang ditujukan kepada  Dinas Perizinan melepas baliho-baliho yang izinnya sedang dalam pengurusan.

Selanjutnya DPRD merekomendasikan pengurusan perizinan dengan waktu 5 bulan.

“Karena di Pasal 55 ayat (3) di Perwako tersebut diberikan waktu 6 bulan bagi Baliho yang sudah berdiri,” ujar wakil rakyat Kota Tanjungpinang ini.

Reklame yang disegel dibuka kembali dikarenakan sembari memberikan kesempatan untuk menaikkan konten selama masa waktu yang diberikan.

Ketua Komisi III, Agus Djurianto, menegaskan stop pembongkaran, permudah perizinan.

Sementara itu, Kabid Tibuntramas Satpol PP Tanjungpinang, Teguh Susanto, membeberkan ada sejumlah papan reklame milik pemko sudah dibongkar.

“Papan reklame Pemkot sudah dibongkar 3 konstruksi jenis bando dari 6 bali. Pihak swasta sekitar 10 papan reklame,” katanya

Sebelumnya Koordinator Gabungan Pengusaha Papan Reklame di Tanjungpinang, Andi Cori Patahuddin, heran dengan investasi di Tanjungpinang.

“Investasi apa yang bisa masuk ke Tanjungpinang ini. Yang lama seharusnya dibenahi, bukan dimusnahkan seperti baliho,"kata Cori

Cori menyebut papan reklame yang merupakan iklan komersil salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Ia tak masalah soal kebijakan pemko yang menertibkan baliho tak berizin.

“Seharusnya pemko memberikan regulasi perizinan yang mudah, tidak berbelit-belit dan tidak membingungkan,"tegasnya.