SiagaOnline.com, Bintan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bintan melaksanakan sidang paripurna dalam rangka Penyampaian KUA-PPAS APBD Bintan tahun 2024 serta menerima usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Bintan tahun 2024 dari Bupati di balai ruang sidang gedung DPRD kabupaten Bintan, Bintan Buyu, Senin (10/7/23).

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD Bintan tahun 2024, kepada Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo dan disaksikan Wakil Ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti, Wakil Ketua II DPRD Bintan Agus Hartanto serta Sekda Bintan Ronny Kartika.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti dan dihadiri Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo, Wakil Ketua II DPRD Bintan Agus Hartanto, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Sekda Bintan Ronny Kartika serta segenap anggota DPRD Bintan dan pimpinan OPD.

Wakil ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti dalam penyampaiannya,

 rancangan KUA-PPAS APBD Bintan tahun 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian kebijakan umum penyusunan anggaran yang dituangkan APBD tahun 2024.

“Difokuskan bidang pendidikan kesehatan, peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan dan penanggulangan bencana agar semua program dan kegiatan ekonomi sesuai dengan manfaat kepatuhan efektivitas dan efisien APBD,” terangnya.

Sementara itu Sekda Bintan Ronny Kartika mengatakan,

Instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah.

“Juga harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya dan akan dibahas lebih lanjut dengan pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif,” katanya.

Bupati Bintan Roby Kurniawan menjelaskan, rancangan KUA-PPAS APBD Bintan tahun 2024 diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Dikatakannya, sektor pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,149 triliun lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 325,1 miliar lebih dan dana transfer sebesar Rp 821,2 miliar lebih.

Sementara untuk sektor belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,174 triliun lebih. Sektor penerimaan pembiayaan sebesar Rp25,2 miliar lebih yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023.

“Sehingga secara struktur silpa tahun berkenaan sebesar Rp0,” kata Roby. **