SiagaOnline.com, Tanjungpinang - Dinamika yang terjadi Dimata masyarakat kota Tanjungpinang Saat ini yangmana PT. PELINDO (PERSERO) pada bulan Agustus akan menaikan tarif pass pelabuhan menjadi Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) justru hal tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk dari fraksi partai keadilan sejahtera (PKS).

kecaman serta penolakan kenaikan tarif pas pelabuhan, mempunyai alasan tersendiri dari Fraksi partai PKS. Karena kondisi masyarakat yang belum bangkit dari Fademi kemudian fasilitas pelabuhan Domestik Tanjungpinang  belum memadai sehingga hal ini menjadi cacatan penting dari Fraksi partai PKS, menolak keras atas kenaikan tarif pelabuhan oleh PT Pelindo.

Ketua DPD partai keadilan sejahtera (PKS) kota Tanjungpinang Ismiyati, mengambil sikap tetap menolak atas kenaikan Tarif pas pelabuhan.

"Partai keadilan sejahtera (PKS) tetap menyuarakan kepentingan dari masyarakat menolak kenaikan tarif Pelindo," ujar Ismiyati.

Ismiyati meluruskan tentang kehadiran pak Nasrul anggota komisi III, serta selebaran surat yang diterima.

"Saat itu pak Nasrul dari komisi III, sedang DL  ke Makassar dan mereka ada pembicaraan untuk itu," ujar Ismiyati.

Dikatakan Ismiyati, Pelindo tidak bisa menjadikan pertemuan dengan komisi III sebagai dasar untuk menaikan tarif karena komisi III bukan lembaga yang membuat kebijakan.

Lebih lanjut Ismiyati mengatakan, sebagai objek Pelindo adalah masyarakat kota Tanjungpinang, seharusnya ada duduk bareng antara Pelindo dengan pemerintah kota Tanjungpinang.

"Jadi kalau Pelindo ini kan BUMN, yang menjadi objek Pelindo itu kan, masyarakat Tanjungpinang harusnya ada duduk bareng antara Pelindo dengan pemerintah kota, sementara DPRD cukup mengetahui menjadi saksi penengah lah ya untuk mengetahui isi pertemuan dalam keputusan tersebut," kata Ismiyati.

Lebih Lanjut Ismiyati mengatakan, pertemuan Pelindo dengan komisi bukan sebagai  dasar menaikkan harga tarif jadi kalau pelindo menggunakan pertemuan dengan komisi sebagai dasar untuk menaikkan tarif meskipun komisi setuju, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar partai PKS sebagai lembaga tentu tetap, menyuarakan kepentingan masyarakat, ucap Ismiyati.

Dengan tegas, Ismiyati berharap, Pelindo harus membatalkan rencana kenaikan itu, karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Alasan pertama kondisi masyarakat yang belum lagi bangkit dari pandemi, ekonomi belum pulih, belum lama tarif kapal juga sudah naik dan menjadi alasan kedua, mengenai fasilitas Pelabuhan Pelindo Tanjung Pinang itu, fasilitasnya tidak memadai. Kalau dengan tarif Rp 10.000 saja sebetulnya belum layak karena jarak dari depan sampai kedalaman jauh," ujar Ismiyati.

Jika dibandingkan dengan pelabuhan di Batam yang sama-sama tarif nya Rp 10.000 menurut Ismiyati, fasilitas dibatam ada liff ada eskalator fasilitasnya bagus.

"Jadi, Kalau Batam Saja dikenakan tarif Rp 10.000 dengan fasilitas nya bagus kenapa di Tanjungpinang dengan Fasilitas apa adanya mau naik tarif nya tentu tidak Fear," pungkas Ismiyati.