Breaking News
Dialog Terbuka di Pulau Buru, Bupati Karimun Jembatani Masukan Nelayan untuk Disampaikan ke Pemerintah Pusat | Iswanto Resmi Dilantik Pimpin PBSI Kabupaten Siak Periode 2026–2030, Siap Perkuat Pembinaan Atlet Berprestasi | Gubernur Herman Deru Tampilkan Program 100.000 Sultan Muda Sebagai Andalan Menuju TPKAD Award 2026 | Wagub Cik Ujang Tekankan Peran Strategis Perempuan Saat Buka Kajian Tafsir Al-Qur'an BKOW Sumsel | Mahasiswa KUKERTA Universitas Riau Edukasi Masyarakat Teluk Merbau Melalui Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik Cair Untuk Dukung Pertanian Berkelanjutan di Kelurahan Teluk Merbau | Ratusan Personel Satpol PP Kota Pekanbaru Siap Mendukung Pengamanan di Lokasi Perbaikan Jalan Teratai |

Waka DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri Gelar Kegiatan Penyebarluasan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah
Kamis 27 November 2025, 23:42 WIB

Siagaonline.com, Pekanbaru - Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah dijelaskan dalam agenda Penyebarluasan Perda oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri kepada masyarakat di Jalan Kapling Amilin Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya pada Kamis (27/11).
1001624173.jpg
Dihadapan puluhan masyarakat, Tengku Azwendi menjelaskan bahwa aturan ini disahkan pada 4 Januari 2024 dan mulai diberlakukan pada saat itu juga. Keberadaan aturan ini langsung menggantikan peraturan sebelumnya termasuk juga Perda tentang retribusi kesehatan.

“Artinya, palak dan retribusi diatur secara leboh terpusat, menyederhanakan dan merestrukturisasi jenis pungutan agar sesuai dengan ketentuan baru,’ ungkap Azwendi.
1001624171.jpg
Dalam perda ini mengatur banyak hal terkait pajak dan retribusi daerah, beberapa poin utamanya ialah jenis pajak dan retribusinya, ada juga objek baru dan penyesuain pajak daerah, termasuk juga parkir tepi jalan umum. Tak lupa, dalam perdara in juga mengatur mekanisme pemungutannya, keringanannya serta juga memuat sistem informasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Keberadaan perda ini, jelas Azwendi, memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat dan pemerintahan. Contohnya, bagi pemilik usaha dapat mempengaruhi biaya operasional atau penyewaan, sedangkan untuk pemerintah dapat menyederhanakan administrasi pajak atau retibusi.
1001624172.jpg
“Pelayana publik dan pengelolaan aset dapat dijalankan lenih terstruktur dengan adanya transparansi pemungutan,” katanya menyudahi. (Galeri)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke: 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] / [email protected]
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
Komentar Anda
Loading...

Copyright © 2023 Siagaonline.com - All Rights Reserved
Scroll to top