Breaking News
Sekda Bengkalis Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 | Rayen dan Cece Menangkan Bujang dan Gadis Muara Enim 2026 | Polsek Concong Dukung Program Asta Cita Presiden RI Melalui Penanaman Jagung Monokultur di Desa Concong Tengah | Dua Pejabat PUTR Gunungsitoli Beda Pengakuan soal Alat Berat di Galian Ilegal, GMPL: “Ini Bukan Kekeliruan, Tapi Bukti Dugaan Kejahatan” | Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto Instruksikan Penguatan Program 'Ananda Bersinar' dan Akses Digital Rehabilitasi | Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun Pimpin Pelantikan Analis Keimigrasian Ahli Muda, Tekankan Integritas dan Pelayanan PRIMA |

Bupati Inhil Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri
Rabu 11 Februari 2026, 10:39 WIB

Siagaonline.com, Tembilahan - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, H. Dwi Budiyanto, bersama unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (09/02/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Multimedia Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Inhil.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, atau berada sedikit di atas batas atas target inflasi pemerintah.

Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut tidak disebabkan oleh lonjakan harga pangan. Inflasi lebih dipengaruhi oleh faktor penyesuaian tarif listrik serta kenaikan harga emas yang masuk dalam komponen perhitungan inflasi tahunan.

“Inflasi nasional year on year Januari 2026 berada di angka 3,55 persen. Kenaikan ini bukan dipicu oleh harga pangan, melainkan oleh tarif listrik dan harga emas yang tercatat dalam perhitungan inflasi,” ujar Tito Karnavian.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa inflasi perlu dipahami secara seimbang, mengingat Indonesia berperan tidak hanya sebagai negara konsumen, tetapi juga sebagai negara produsen.

Menurutnya, inflasi yang terlalu rendah dapat berdampak pada menurunnya pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha, sementara inflasi yang terlalu tinggi akan membebani daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

“Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara hati-hati dan berimbang, dengan tetap memperhatikan stabilitas harga serta keberlangsungan usaha masyarakat,” tegasnya.

Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.(*M)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke: 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] / [email protected]
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
Komentar Anda
Loading...

Copyright © 2023 Siagaonline.com - All Rights Reserved
Scroll to top