SiagaOnline.com, Muara Enim - Setelah sebelumnya mempertahankan peringkat pertama sebagai pemerintah daerah dengan indeks penilaian Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terbaik di Sumatera Selatan, kali ini Kabupaten Muara Enim mendapatkan skor tertinggi atau 98,61 sebagai pemerintah kabupaten/kota dengan Keterbukaan Informasi Publik terbaik atau kualifikasi paling informatif di Sumatera Selatan.

Penilaian tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Penghargaan berupa piagam dan piala dari Gubernur Sumsel diserahkan Wakil Gubernur, H. Cik Ujang kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Muara Enim, Ardian Arifanardi, AP., M.Si., mewakili Bupati Muara Enim di Griya Agung Sumatera Selatan, Jumat (13/02/2026).

Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Muara Enim didampingi Kabid Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik (PDIPS), Harry Aries Saputra, S.E., M.M., dan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Zeno Zasman, S.Sos., M.I.Kom., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemkab. Muara Enim sesuai arahan Bupati H. Edison, S.H., M.Hum., dan Wakil Bupati Ir. Hj. Sumarni, M.Si., dalam melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dirinya bersyukur skor penilaian Kabupaten Muara Enim menjadi yang terbaik dari 17 kabupaten/kota bahkan menjadi salah satu badan publik terbaik di Sumatera Selatan.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel, Joemarthine Chandra, S.H.,M.H., C.Med., menilai bahwa pelayanan informasi publik Pemkab. Muara Enim sudah sangat baik  yang diukur melalui kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi dan pemanfaatan digitalisasi. 

Di tempat terpisah Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., menekankan agar seluruh perangkat daerah semakin responsif dan proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi melayani.