Keterangan Foto: Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu memberikan arahan pada pembukaan Musrenbang RKPD 2027 di Aula Sarasi, Sipirok, Senin (30/03/2026).TAPANULI SELATAN, SiagaOnline.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Sarasi Kompleks Perkantoran Bupati, Sipirok, Senin (30/03/2026). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati H. Gus Irawan Pasaribu ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memasuki fase ekspansi pembangunan.
Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, Badan Pusat Statistik, serta pelaku usaha dan kelompok ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Gus Irawan menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan. Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan pada tahun 2025 masih mampu bertahan di atas 5 persen, meskipun pada triwulan terakhir mengalami tekanan hingga 2,4 persen akibat dampak bencana yang terjadi pada 25 November 2025.
"Ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah kita cukup kuat. Namun, bencana memberi pelajaran penting bahwa pembangunan harus semakin tangguh dan adaptif," ujarnya.
Bencana banjir, longsor, dan tanah bergerak yang melanda 13 dari 15 kecamatan di Tapanuli Selatan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Lebih dari 3.000 hektare sawah mengalami gagal panen, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 43 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Mengusung tema "Percepatan Pemulihan Pascabencana Terintegrasi sebagai Pondasi Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah," Bupati menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Lima prioritas utama pembangunan daerah meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, pemulihan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ketahanan bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
"Melalui Musrenbang ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap perencanaan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya, di antaranya peningkatan nilai SAKIP dari kategori CC menjadi B, perpindahan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dari zona merah ke zona hijau dengan peringkat lima se-Sumatera Utara, serta perolehan SDGs Award tingkat nasional.
"Alhamdulillah, tidak ada lagi korban bencana yang merayakan Idul Fitri di tenda pengungsian. Ini bukti kolaborasi kita semua. Kolaborasi Sumut Berkah, Tapsel Bersinergi, Tapsel Bangkit," ungkapnya.
Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Dr. Achmad Fadly Dalimunthe menyampaikan bahwa pembangunan Sumatera Utara memasuki fase strategis dengan Tahun 2025 sebagai fase pondasi, 2026 sebagai fase akselerasi, dan 2027 sebagai fase ekspansi pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Tapanuli Selatan Abdul Basith menegaskan bahwa DPRD memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.
"Musrenbang RKPD 2027 memiliki tantangan khusus karena berfokus pada percepatan pemulihan pascabencana 25 November 2025. DPRD memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Sofyan Adil Siregar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, camat se-Tapanuli Selatan, instansi vertikal, perbankan, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.(Mubin)
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
| Berita Terkini | Indeks |