MEDAN, siagaonline.com - Kecepatan penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pujian tersebut disampaikan saat penyerahan 120 unit hunian tetap (huntap) kepada warga terdampak bencana di Dusun Tamansari, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Jumat (27/3/2026).

Penyerahan huntap yang dilakukan sebelum dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi resmi pada 1 April 2026 mendatang menjadikan Tapsel sebagai daerah tercepat di Indonesia dalam membangun hunian permanen bagi penyintas bencana. Keberhasilan ini diatribusikan kepada kecepatan komunikasi politik dan transparansi data yang diterapkan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu.

"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," tegas Mendagri Tito Karnavian.

Kecepatan tersebut tidak lepas dari kelengkapan data kerusakan dan identitas korban bencana yang disusun pemerintah daerah. Data by name by address yang akurat memungkinkan penyaluran bantuan Jaminan Hidup, Dana Tunggu Hunian, Bantuan Isian Hunian, dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi berjalan tepat sasaran.

"Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan," ujar Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait turut memuji pemilihan lokasi huntap yang dinilai strategis karena dekat dengan fasilitas publik seperti pasar dan rumah sakit. Pembangunan 120 unit huntap tahap pertama dari total 227 unit di Tapsel melibatkan kerja sama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di atas lahan milik PTPN IV Regional I Batangtoru.

"Fakta bahwa kita sama-sama melakukan peletakan batu pertama di empat titik, tapi Tapanuli Selatan menjadi kabupaten yang pertama se Indonesia yang sudah selesai membangun huntap dengan cepat sesuai waktunya," ujar Maruarar.

Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisipol Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan, SHI.M.Soc.Sc. Ph.D menilai pernyataan kedua menteri bukan sekadar pujian, melainkan sinyal bagi daerah lain untuk lebih cekatan menangani bencana.

"Statement menteri itu menunjukkan bagaimanapun situasinya jangan mengeluh dan menunggu bantuan pusat saja. Tapi Pemkab harus berbuat dan memastikan apa yang bisa dilakukan sejak bencana muncul. Artinya warga terdampak butuh kepastian," kata Indra Fauzan.

Menurutnya, apresiasi tingkat menteri sekaligus memberikan ultimatum kepada kepala daerah lain agar berbenah dalam penanganan kebencanaan.

"Jadi dalam kacamata politik, apabila selevel menteri memberikan pujian bukan berarti sekadar kagum saja dengan kinerja tetapi memberikan ultimatum kepada kepala daerah lain untuk berbenah dan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi tuntutan penanganan bencana karena tekanan publik tidak hanya mengarah ke kepala daerah tetapi juga sampai ke menteri," tandasnya.

Dia melihat kondisi penanganan bencana di Tapsel pola komunikasinya sudah lebih baik. "Apalagi saya lihat bencana ini juga menjadi prioritas negara walaupun statusnya bukan bencana nasional. Saya rasa pemerintah pusat juga cepat merespon ya, apalagi sering juga ada rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga jadi lebih mudah," imbuhnya.

Dosen pascasarjana Universitas Negeri Medan Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si menegaskan bahwa kecepatan respons Tapsel berhasil meruntuhkan stigma negatif selama ini yang menyebut singkatan Tapsel sebagai 'Tak Pernah Selesai'.

"Dengan gerak cepat, Pemkab Tapsel kini ternyata membuat semua persoalan kebencanaan menjadi lebih cepat penanganannya dan tepat sasaran," katanya.

Dia mengatakan dalam penanganan bencana ini Tapsel punya prestasi lebih awal dibanding beberapa kabupaten lain. "Tapsel ini punya konsep transparansi dan akuntabilitas tinggi. Penempatan bantuan bencana berdasarkan data valid. Usulan dan pemakaian bencana sesuai fakta dan data lapangan yang konkrit," jelasnya.

Bakhrul Khair Amal menegaskan kenapa Tapsel kemudian yang dianggap berprestasi, itu karena berdasarkan alat ukur dan parameter yang disajikan. "Ya akuntabilitas serta efektivitasnya. Pemkab Tapsel bekerja tidak saja seremonial tapi berbasis kinerja," katanya.

Menurutnya, penanganan bencana dari tahap awal sudah mendapat apresiasi tinggi karena semua bergerak cepat. "Stigma negatif yang selama ini menempel terkikis oleh kinerja pemerintah daerah," tegasnya.

Selain dengan pemerintah pusat, Indra Fauzan melihat bangunan komunikasi yang dirancang pemkab Tapsel cukup cepat menyelesaikan bencana. "Saya lihat strategi komunikasi Pemkab juga membuka peluang bekerja sama dengan NGO. Seperti strategi pentahelix, melibatkan banyak elemen, berkolaborasi dengan stakeholder. Sehingga pengawasan dan manajemen kebencanaan bekerja cukup efektif hari ini," ujarnya.

Indra Fauzan juga menyarankan ke depan pemerintah daerah perlu memperhatikan proses penyusunan anggaran kebencanaan khusus sehingga tidak saja mengandalkan badan penanggulangan bencana tapi sudah memiliki blue print penanganan serta koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat. "Apalagi saya kira siklus bencana ini akan berulang sehingga perlu manajemen yang baik dan terencana," katanya.

Keberhasilan Tapsel diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan strategi tanggap bencana yang efektif melalui koordinasi multi-pihak dan pengelolaan data yang akurat.(Mubin)