Keterangan Foto: Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Opini WTP ke-12 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Jumat (29/05/2026). (Foto: Istimewa)Tapsel, siagaonline. com - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mempertahankan Opini 6 Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Medan, Jumat (29/05/2026).
Turut mendampingi Bupati dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua DPRD Tapsel H. Rahmat Nasution, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, Inspektur Daerah Hamdy Saleh Pulungan, Plt Sekwan Farwiz Rizky Daulay serta Kabag Prokopim M. Yusuf Nasution. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Gus Irawan menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih kabupaten tersebut. Ia sekaligus mengapresiasi kooperatifnya jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara selama proses audit berlangsung.
"Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita kembali menerima LHP LKPD Tahun 2025 dalam keadaan baik. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Sumut beserta seluruh tim auditor yang telah bekerja sangat profesional dan membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan," ujarnya di Medan, Jumat (29/05/2026).
Menurutnya, capaian Opini WTP tidak boleh dipandang sebagai sekadar penghargaan administratif semata. Ia menegaskan bahwa opini tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
"Dengan raihan WTP ke-12 ini, komitmen kami adalah bagaimana temuan-temuan yang ada tidak lagi berulang di tahun berikutnya. Audit bukan hanya mencari kekurangan, tetapi menjadi ruang evaluasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan," tegasnya.
Gus Irawan bahkan menilai auditor BPK merupakan orang-orang terbaik yang memiliki pengalaman luas dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap ke depan BPK tidak hanya memberikan koreksi administratif, melainkan juga masukan strategis yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
"Kami berharap kehadiran BPK juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari daerah lain. Tujuan akhirnya tentu bagaimana APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," imbuhnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran hingga meningkatnya kualitas pelayanan publik. Bagaimana penerimaan daerah bisa dioptimalkan tanpa membebani masyarakat, serta bagaimana belanja daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, menjadi ukuran utama keberhasilan tata kelola keuangan.
"Bagaimana penerimaan daerah bisa dioptimalkan tanpa membebani masyarakat, dan bagaimana belanja daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu yang paling penting," tambahnya.
Menutup sambutannya, Gus Irawan kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK demi terciptanya pemerintahan yang semakin baik, bersih, dan profesional.
"Dari Sipirok menuju Medan tadi malam kami datang memenuhi undangan Kepala Perwakilan BPK Sumut. WTP berhasil diraih kembali, dan seluruh rekomendasi tentu akan kami tindak lanjuti secara maksimal," pungkasnya.
Raihan Opini WTP ke-12 berturut-turut ini semakin menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan berintegritas.(Mubin)
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
| Berita Terkini | Indeks |