Siagaonline.com, Jakarta - Bupati Solok Jon Firman Pandu, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Selasa (29/04/2025). Bupati Solok turut didampingi oleh Kepala DPRKPP Retni Humaira, Kepala DPMN Romi Hendrawan dan Kepala DPMPTSP Naker Aliber Mulyadi.

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Sosial, sebagai bagian dari penguatan arah kebijakan nasional dalam bidang perumahan dan permukiman.

Rakortek ini menjadi ajang strategis dalam mensinergikan program-program perumahan lintas Kementerian dan Lembaga, khususnya dalam mendukung program nasional Tiga Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kegiatan ini juga membahas peran penting rumah layak huni sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, sebagaimana yang diarahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pada kesempatan itu Bupati Jon Firman Pandu menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen penuh dalam mendukung program perumahan dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program di tingkat lokal.

“Melalui kegiatan ini, kita akan memaksimalkan upaya memenuhi kebutuhan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kita di Kabupaten Solok,” ujar Bupati Jon Firman Pandu.

Keikutsertaan kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam Rakortek ini, termasuk para gubernur, bupati, dan walikota, menjadi cerminan keseriusan pemerintah pusat dalam membangun sistem perumahan yang inklusif dan merata.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, turut hadir memberikan pengarahan dan mendorong percepatan implementasi program perumahan di daerah-daerah.

Dengan dukungan program dari pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Solok dapat terus meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. (*)