Siagaonline.com, Rohil - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perhimpunan Anak Transimigran (PATRI) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bawa persoalan sengketa lahan HPL Transmigrasi dengan PT. Jatim Jaya Perkasa di wilayah Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. 

Untuk saat ini perjalanan perjuangan DPC PATRI Rokan Hilir terkait persoalan konflik diduga penyerobotan HPL Transmigrasi seluas 1500 hektar di lokasi Rokan 1 UPT III Blok D dan Blok E tersebut sudah pernah dibahas  di ruang kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transimigrasi, pada Jum'at (17/01/2025) yang lalu. 

Rapat koordinasi itu dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transimigrasi, Bapak La Ode Muhajirin, S.IP,. M.Si,

Diacara rapat tersebut  dihadiri oleh wakil DPC PATRI Rohil Widodo, BSc yang juga mantan KUPT Rokan I N-15 selaku saksi sejarah. 

Turut hadir dalam rapat tersebut, Staf khusus Ibu Iti Octavia Jayabaya, Ir. Hasprabu dari DPP PATRI, Sahril Sidik, Ganjar Kusmana dan Bintang Ayudya Tahta. 

Menyikapi persoalan konflik lahan garapan masyarakat Transimigrasi dengan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, Ketua DPC Patri Rokan Hilir, M  Nizar, SE. MM yang akrab disapa Akas mengatakan pihaknya terus membantu masyarakat bagaimana persolaan sengketa lahan itu bisa segera diselesaikan. 

"Persoalan konflik lahan HPL Transmigrasi 1500 hektar ini sudah kita infokan secara langsung kepada Wamentran Bapak Viva Yoga Mauladi, hasil komunikasi ini pak Wamentran menjawab OKE, " ujar Akas meniru Wamentran. 

Untuk saat ini Kami tinggal menunggu undangan Rapat Koordinasi dari pihak kementerian Transmigras yang melibatkan berbagai pihak agar persolaan konflik ini segera diselesaikan sebab konflik lahan ini sudah berjalan lama, harapan kita di zaman Presiden Prabowo segera selesai. 

"Terserah nantinya apakah lahan HPL Transmigrasi 1500 Hektar yang sudah terjadi keterlanjuran jadi perkebunan sawit yang di tanami oleh perusahaan akan di buat program Transmigrasi Lokal atau pola lainnya," tutup Akas.