Siagaonline.com, Rokan Hulu– Polemik perkara perdata dengan nomor 313 kembali mencuat setelah beredarnya kabar mengenai putusan kasasi. Namun, Humas sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Pasirpengaraian, Aldar Valeri SH, memastikan hingga kini Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan resmi terkait perkara tersebut.

“Hasil pengecekan di sistem peradilan, baik SIPP maupun Direktori Putusan, menunjukkan putusan kasasi dengan register 984 K/Pdt/2025 belum tersedia. Secara fisik pun kami belum menerima salinan. Jadi informasi yang beredar di masyarakat tidak bisa dipastikan kebenarannya,” kata Aldar dalam mediasi di PN Pasirpengaraian, Senin (29/09/2025).

Aldar Valeri menegaskan, putusan kasasi nantinya akan langsung diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung. 

“Jika sudah ada putusan, masyarakat dapat mengeceknya secara terbuka. Jadi mari kita hormati proses hukum dan menunggu pengumuman resmi,” tambahnya.

Sementara itu, Andi Nofriyanto selaku Kuasa Hukum menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan penyalahgunaan informasi hukum oleh pemohon kasasi. Menurutnya, sejumlah pihak mengklaim telah mengantongi putusan yang sebenarnya belum ada.

“Setelah kami konfirmasi ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, ternyata tidak ada putusan kasasi yang sah. Artinya, dokumen yang diedarkan pihak lawan diduga palsu dan telah menyesatkan masyarakat,” kata Andi.

Ia menyebut, penyebaran informasi yang tidak benar itu berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. 

“Klaim sepihak itu sudah memengaruhi warga desa, bahkan memicu kegaduhan. Karena itu, kami resmi melaporkan dugaan pemalsuan dan penipuan ke Polda Riau agar ada efek jera,” tegasnya.

Andi Nofriyanto juga mengaku siap menempuh segala mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan kliennya. 

“Kami tidak akan gegabah, tapi hak-hak klien tetap kami perjuangkan. Putih harus tetap putih, hitam harus tetap hitam,” pungkasnya.

Dengan demikian, hingga kini perkara kasasi tersebut masih menunggu putusan resmi Mahkamah Agung, sementara laporan dugaan pemalsuan tengah ditangani aparat penegak hukum. (Des)