Siagaonline.com, Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penting pada Rabu (12/11/2025) dengan agenda utama penyampaian jawaban Wali Kota Padang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. 

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Padang ini menjadi sorotan karena memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang.
 
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, didampingi oleh para Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta Sekretaris DPRD H. Hendrizal Azhar, SH., MM. Kehadiran lengkap pimpinan DPRD ini menunjukkan keseriusan dalam membahas anggaran yang akan menentukan arah pembangunan kota ke depan.
 
Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Direktur Utama Perusahaan Daerah, Direktur RSUD Rasyidin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan resmi lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memastikan bahwa semua aspek pembangunan telah dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBD.
 
Tanggapan Wali Kota Atas Pandangan Fraksi
 
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan sejumlah penjelasan dan tanggapan atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh delapan fraksi DPRD Kota Padang. Fraksi-fraksi tersebut meliputi Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP-PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB-Ummat, dan Fraksi PKS. Tanggapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan daerah.
 
Fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah pendapatan daerah. Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa kebijakan umum yang diterapkan adalah menetapkan target penerimaan daerah secara rasional dan terukur. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, proyeksi transfer dari provinsi, serta realisasi pendapatan daerah tahun 2025.
 
“Kebijakan ini sejalan dengan pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat,” ujar Wali Kota.
 
Namun, Wali Kota juga menyoroti adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp345,8 miliar dibandingkan dengan kesepakatan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta memperkuat pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Daerah.
 
Penurunan target PAD dari Rp1,126 triliun menjadi Rp1,005 triliun masih dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan OPD penghasil PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan anggaran dilakukan secara cermat dan mendalam.
 
Upaya Peningkatan Retribusi
 
Menanggapi pandangan fraksi terkait retribusi, Wali Kota Fadly Amran menguraikan sejumlah langkah perbaikan yang akan dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain percepatan serah terima aset Pasar Raya Fase VII dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), peningkatan pengawasan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH), penataan pemungutan retribusi sampah, pengawasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan, serta optimalisasi pendapatan retribusi parkir melalui penambahan titik parkir baru dan kajian ulang kontrak juru parkir.
 
Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi opsen pajak kendaraan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan PAD.
 
Prioritas Belanja Daerah
 
Dalam aspek belanja daerah, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa strategi utama Pemerintah Kota Padang adalah memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mengikat dan wajib, seperti belanja pegawai dan operasional kantor. Selain itu, pemerintah juga menjamin keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
 
Pemerintah juga mengarahkan dukungan pada program strategis nasional, seperti implementasi Program Sekolah Rakyat dengan pengadaan tanah senilai Rp17 miliar. Program ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP-PPP, Pemerintah Kota Padang telah melakukan efisiensi dan refocusing belanja kegiatan nonprioritas, termasuk efisiensi biaya listrik, air, telepon, dan outsourcing tenaga keamanan serta kebersihan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.
 
Komitmen pada Pegawai dan Kesehatan Masyarakat
 
Wali Kota Fadly Amran juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap melanjutkan kebijakan penyelesaian status pegawai Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan mengalokasikan gaji dan tunjangan PPPK tahun 2026 sebesar Rp428,5 miliar.
 
Sementara itu, Program BPJS Kesehatan Gratis yang telah dimulai sejak Perubahan APBD 2025 dengan anggaran Rp11,1 miliar untuk 43,6 ribu jiwa, akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan alokasi Rp39,1 miliar bagi 86,3 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
 
Efisiensi Birokrasi dan Pembiayaan Daerah
 
Sejalan dengan pandangan Fraksi PKS, Pemerintah Kota Padang juga tengah menyusun rancangan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penggabungan dinas dan bagian di sekretariat daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi dan pengendalian belanja pegawai.
 
Dalam hal pembiayaan daerah, Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 disesuaikan dari Rp81,4 miliar menjadi Rp65,9 miliar akibat pembatalan rencana pinjaman daerah.
 
Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem, Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa perhitungan pinjaman daerah telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang batas maksimal defisit APBD.
 
Sedangkan terhadap pandangan Fraksi PKS, dijelaskan bahwa rencana pinjaman daerah sebesar Rp81,4 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, termasuk revitalisasi kawasan Pasar Raya dan Pantai Padang, dengan skema pembayaran utang tahun 2027 hingga 2029. (Adv)