SiagaOnline.com, Jakarta - Data pertanian di Indonesia dinilai kurang akurat dan tidak tepat. Hal itu dikeluhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyayangkan data pertanian yang kurang akurat. Pasalnya, keakuratan data pertanian dapat memberikan pemerintah arahan yang tepat untuk membuat kebijakan.

Dia pun membeberkan dampak buruknya data pertanian yang tidak akurat di Indonesia. Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi, dia bilang pemerintah sudah menentukan kuota pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton.

Penentuan jumlah subsidi sebanyak itu dilakukan berdasarkan data petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Namun nyatanya di lapangan masih banyak sekali keluhan petani tak mendapatkan pupuk subsidi.

"Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi, di lapangan masih banyak yang petani teriak, 'Pak pupuk ndak ada pak'," kata Jokowi saat membuka pencanangan Sensus Pertanian 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15/5/2023).

Jokowi mengungkapkan penyebab pupuk subsidi tak sampai ke petani sebetulnya banyak, bisa saja pasokannya berkurang atau distribusinya tidak benar.

Namun, menurutnya bisa jadi masalah itu juga terjadi karena data penggunanya kurang tepat. Misalnya saja, petani di seluruh Indonesia butuh subsidi 13 juta ton, namun dalam data yang digunakan pemerintah kebutuhan cuma tertera 9 juta ton.

"Mungkin supply kurang, atau distribusinya nggak betul. Tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton, ternyata 13 juta ton misalnya, udah rampung ndak ada keluhan kan," ungkap Jokowi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun buka suara keluhan yang diungkapkan Jokowi. Syahrul bilang sebetulnya kebutuhan pupuk di Indonesia sebesar 24 juta ton secara keseluruhan. Namun, khusus untuk pupuk subsidi kemampuan keuangan negara hanya mampu menyediakan 8-9 juta ton pupuk subsidi.

"Pupuk yang dibutuhkan orang Indonesia yang ada dalam di data kita ada 24 juta ton. Tapi, kemampuan keuangan negara yang ada selama ini hanya 8-9 juta ton (untuk penyediaan pupuk subsidi), bukan kelangkaan memang kita miliki keterbatasan," ungkap Syahrul usai menghadiri acara yang sama.

Syahrul juga mengatakan bisa jadi juga pupuk sulit didapatkan karena ada masalah pada distribusi di lapangan. Dia mengakui pemerintah pusat memang kesulitan mengawasi distribusi secara luas.

Namun, sudah ada sistem bertingkat untuk meminimalisir mandeknya distribusi pupuk di lapangan. Semua sistem itu pun diawasi teknologi digital jadi semua terpantau dengan baik.

"Walaupun memang pengendalian dari pusat itu cukup sulit dilakukan, oleh karena itu dari pusat kita kasih provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten nanti yang bagikan ke masyarakat semua. Kalau ada terjadi apa-apa kita tahu siapa tanggung jawab apa dan dalam proses yang di mana," ungkap Syahrul.

Syahrul juga mengungkapkan pasokan pupuk pun makin sulit didapatkan, khususnya yang impor. Konflik Rusia dan Ukraina membuat pasokan pupuk dunia terhambat dan harganya pun jadi naik.

Pemerintah pun menyesuaikan hal itu dengan memangkas jumlah golongan petani yang mendapat subsidi. Dari 69 komoditas yang boleh menggunakan pupuk subsidi kini hanya ada 9 komoditas saja yang boleh gunakan pupuk subsidi.

"Di mana-mana kalau ketemu orang dia ngeluh pupuk karena memang butuh pupuk, dan kita terlalu jauh dari penggolongan yang kemarin dari 69 jenis komoditi dari pupuk yang 8 juta itu," kata Syahrul.

"Kita ambil kebijakan untuk pangan dasar saja dengan harapan yang dapat pupuk hanya pada lahan lahan yang 2 hektare ke bawah agar maksimal hasilnya," pungkasnya.

Sumber: detik.com