Siagaonline.com, Kuansing - Seyoganya seorang Kepala Desa ( Kades ) tahu akan batasan permainan legal atau Ilegal. Tidak hanya itu, Kades yang juga merupakan jabatan publik yang selalu di bekali oleh aturan hukum dan seringnya ikut bimbingan dan pelatihan serta sosialisasi tentang aturan hukum.

Dimana jabatan kepala desa adalah jabatan terendah pada jabatan exsekutif dan sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut informasi yang didapat dilapangan  diduga Kades Bukit Pedusunan inisial BS memiliki rakit dompeng didekat kebun nopi tepatnya di belakang kebun sawit milik warga bernama mentari Desa Koto Gunung, Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi-Riau, Selasa ( 09/12/2026 ).

Kades inisial BS diduga kuat terlibat langsung sebagai pemilik dan pemodal rakit dompeng, dimana metode pengerjaan sebelum pipa-pipa berukuran 10/12 inci dan panjang lebih kurang 4 sampai 6 meter masuk kedalam perut bumi, tanah di keruk dengan menggunakan Alat berat jenis Excavator.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan, aktivitas PETI dengan menggunakan rakit dompeng dan alat berat ini marak beroperasi di sekitar kebun nopi. Yang lebih mengejutkan lagi, seorang oknum Kepala Desa Inisial "BS" diduga kuat terlibat dalam aktivitas Ilegal ini.

Keresahan warga semakin memuncak karena aktivitas PETI tidak hanya merusak lingkungan, dan mencemari aliran sungai kebun nopi, tetapi melanggar hak-hak warga." Seharusnya semuanya di tutup, ini kita lihat suka-suka mereka aja masuk kedalam kebun milik orang untuk membawakan peralatan dompeng dan bahan bakar berupa solar subsidi," tegas salah seorang warga yang kami jumpai.

Tim berusaha mengkonfirmasi oknum Kepala Desa Bukit Pedusunan Inisial BS melalui WhatsApp untuk menanyakan kebenaran Informasi kepemilikan rakit dompeng," adik yang punyo" jawab dari Oknum Kades Inisial BS, seakan-akan membenarkan informasi yang kami dapat dilapangan.

Warga pun menuding aparat penegak hukum, khususnya Kapolsek Kuantan Mudik melakukan pembiaran. Kasus PETI didekat kebun nopi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa aktivitas ilegal ini terus berlanjut ditengah komitmen Kapolres Kuansing untuk memberantasnya? Apakah ada oknum-oknum tertentu yang melindungi para pelaku PETI???

Masyarakat sangat berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. Mereka mendesak agar semua pihak yang terlibat, termasuk oknum Kades, segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.