‎Siagaonline.com, Simeulue — Puluhan Masyarakat Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, menyegel Kantor Desa. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan di Desa setempat yang diduga tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2023 sampai 2025. Jumat (26/12/2025)
‎
‎Penyegelan itu mereka lakukan di karenakan menurut mereka pemerintah desa setempat tidak pernah menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) selama tiga tahun terakhir. Selain itu, Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) yang seharusnya digelar setiap akhir tahun juga tidak pernah dilaksanakan.
‎
‎Tokoh masyarakat Desa Lantik, Habibi Alafan, saat ditemui awak media dilokasi kantor desa mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pemerintah desa. “Sudah tiga tahun tidak ada transparansi dana desa. MDST yang seharusnya rutin dilakukan juga tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang,” ucap Habibi.
‎
‎Menurut Habibi, warga sebelumnya telah menyampaikan persoalan ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Kecamatan secara lisan. Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas. 
‎
‎“Karena tidak ada solusi, masyarakat akhirnya menyegel kantor desa agar ada kepastian,” ujar Habibi
‎
‎Lebih lanjut, Habibi, mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu warga penerima BLT disebut telah menandatangani surat tanda terima, namun mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut. 
‎
‎“Ini menimbulkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan,” Sebut Habibi.
‎
‎Sementara itu, selesai mediasi, Camat Teupah Barat, Muhsin, S.A.P., menyebut penyegelan kantor desa terjadi akibat miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Ia mengatakan tuntutan warga terkait pelaksanaan MDST memang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran desa.
‎
‎“Beberapa tahun terakhir MDST belum bisa dilaksanakan. Namun setelah kami jelaskan kepada masyarakat, mereka sudah memahami dan bersedia membuka kembali segel kantor desa,” kata Muhsin.
‎
‎Ia memastikan aktivitas pemerintahan Desa Lantik kembali berjalan normal dan berjanji akan memfasilitasi penyelesaian persoalan transparansi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. 
‎
‎Turut hadir Kapolsek berserta anggota, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPD Desa Lantik, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, Tokoh PKK. (HRD)
‎