Siagaonline.com, Padang – Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kota Padang terus memperkuat fungsinya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan turunnya seluruh pimpinan dan anggota dewan ke tengah-tengah konstituen dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025-2026 yang digelar serentak pada 4 hingga 9 Januari 2026.
 
Kegiatan reses ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan instrumen vital dalam sistem perencanaan pembangunan di Kota Padang. Melalui reses, DPRD Kota Padang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, mulai dari isu infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga penanganan pasca-bencana.
 
Ketua DPRD Muharlion: "Setiap Aspirasi Harus Terencana dan Terukur"
 
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengawali rangkaian resesnya di Masjid Almanar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pada Senin (5/1/2026). Kehadiran sosok pimpinan dewan ini disambut hangat oleh Sekretaris Camat Koto Tangah, Lurah Dadok Tunggul Hitam, Wakil Ketua LPM, serta jajaran Ketua RW dan RT se-Kelurahan Dadok.
 
Dalam dialog tersebut, persoalan banjir masih menjadi momok bagi warga. Masyarakat mendesak adanya normalisasi sungai serta perbaikan drainase yang sudah tidak mampu menampung debit air. Selain fisik, warga juga mengusulkan penguatan ekonomi melalui bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) dan akses jalan melalui betonisasi.
 
Menanggapi hal itu, Muharlion menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan. "Aspirasi ini akan kami catat dan pilah. Mana yang sifatnya darurat akan segera dikoordinasikan dengan Pemko Padang, dan yang bersifat jangka panjang akan kita sesuaikan dengan regulasi yang ada," jelasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi berupa proposal agar usulan tersebut dapat diperjuangkan menjadi program resmi di tahun anggaran mendatang.
 
Mastilizal Aye: Komitmen Pulihkan Trauma Pasca-Banjir
 
Nuansa emosional menyelimuti reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, di daerah pemilihan Nanggalo, tepatnya di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), Selasa (6/1/2026). Pertemuan yang digelar di titik-titik terdampak seperti Gurunlaweh, Kampung Lapai, dan Kampung Olo ini dipenuhi warga yang masih trauma akan banjir bandang 27 November 2025 lalu.
 
Warga meminta pemerintah segera mengeruk sedimen lumpur yang menimbun aliran sungai dan memperbaiki riol yang mampet. "Kami sangat trauma. Kami ingin drainase segera diperbaiki agar saat hujan datang, kami tidak lagi cemas," ungkap salah satu tokoh masyarakat.
 
Mastilizal Aye, dengan mata berkaca-kaca, berjanji akan memberikan perhatian khusus pada pemulihan fasilitas umum, termasuk toilet rumah warga yang tertimbun material tanah serta perbaikan Aula Serba Guna. "Target kita adalah melakukan perbaikan secepat mungkin, terutama jalan menuju mushalla agar warga bisa beribadah dengan nyaman sebelum memasuki bulan Ramadhan," tegas politisi kawakan ini.
 
Jupri: Betonisasi dan Fasilitas Ibadah Jadi Prioritas
 
Di wilayah Lubuk Begalung, Wakil Ketua DPRD Jupri menggelar reses di Masjid Al Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Minggu (4/1/2026). Dalam suasana kekeluargaan yang kental, Jupri menerima berbagai masukan terkait pembangunan jalan lingkungan, bantuan UMKM, hingga sarana penunjang kegiatan masjid seperti rebana.
 
Jupri mengapresiasi antusiasme warga yang membludak. "Sambutan warga sangat luar biasa, ini membuat saya terharu. Sebagai bentuk komitmen, jika tahun 2025 kita sudah membangun beton di depan masjid, maka di tahun 2026 ini melalui dana Pokir, betonisasi akan kita perluas ke area sekitar masjid," ujar politisi PAN yang sudah duduk dua periode di parlemen tersebut.
 
Osman Ayub: Desak Relokasi dan Peran BWS Sumatera V
 
Wakil Ketua DPRD Osman Ayub memilih lokasi di Banang Cafe Siteba untuk berdiskusi dengan warga Kecamatan Nanggalo. Fokus utamanya adalah keselamatan warga yang bermukim di zona rawan bencana. Osman menekankan bahwa relokasi bagi warga yang rumahnya hanyut akibat banjir bandang adalah harga mati yang harus diupayakan oleh Pemko Padang.
 
Ia juga menyoroti kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V. Menurutnya, tumpukan sedimen pasir dan lumpur di aliran sungai yang kini mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter adalah bom waktu yang bisa memicu banjir susulan. "Kami di DPRD secara tegas meminta BWS Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen. Jangan menunggu bencana datang lagi. Keselamatan warga Siteba dan sekitarnya bergantung pada normalisasi sungai ini," tutupnya tegas.
 
Rangkaian reses pimpinan DPRD Kota Padang ini nantinya akan dihimpun dalam laporan resmi dan diparipurnakan sebagai pokok-pokok pikiran dewan, yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun selanjutnya. (Adv)