MEDAN, SiagaOnline. com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Dua akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Paidi Hidayat dan Dr. Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, menilai pujian tersebut menjadi bukti ketepatan pemerintah daerah dalam mengelola data dan menjalankan transparansi publik.

Penyerahan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga terdampak bencana dilakukan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, pekan lalu. Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana menyebut Tapsel sebagai role model penanggulangan bencana nasional. Ia mengimbau daerah lain untuk mencontoh kecepatan realisasi bantuan yang telah ditunjukkan Pemkab Tapsel.

Hal senada disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau lokasi perumahan. Ia menegaskan kekuatan data dan transparansi yang ditunjukkan Pemkab Tapsel menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan pemeriksaan langsung ke warga, seluruh jenis bantuan dari pemerintah pusat telah mereka akui diterima.

Dr. Paidi Hidayat, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sumatera Utara, mengakui koordinasi dan ketepatan data menjadi kunci utama kecepatan warga mendapatkan huntap.

"Kita lihat di daerah lain memang masih terus berproses tidak seperti Tapsel yang sudah menyerahkan bantuan ke warga terdampak," katanya.

Ia menambahkan dalam setiap kejadian bencana, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak cepat agar dampaknya segera teratasi. Menurutnya, Pemkab Tapsel berhasil menyelesaikan pendataan dengan cepat, sementara pemerintah pusat sigap memvalidasi data sehingga proses berjalan runtut dan detil.

Selain ketepatan data, transparansi penyaluran dinilai menjadi bargaining terkuat dalam meyakinkan pemerintah pusat.

"Karena selama ini di daerah lain banyak juga kita lihat bantuan menumpuk di posko karena tidak tersalurkan. Sementara di Tapsel koordinasinya sudah cukup baik," tuturnya.

Ia menilai persoalan klasik dalam penanganan bencana selama ini terletak pada data. Ketika pemerintah pusat meyakini validitas data yang diberikan, proses bantuan dapat dipercepat.

Sementara itu, Dr. Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, pengamat manajemen kebajikan publik, mengungkapkan masalah krusial dalam bencana adalah kecepatan tanggap darurat, upaya kuratif, dan mitigasi.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri Tito dan Menteri Ara adalah base on data. Ini sebagai salah satu kemampuan Bang Gus Irawan mengelola data, menginventarisir dampak serta strong leadershipnya," ujarnya.

Ia menambahkan ketika bencana banjir bandang menerjang Desa Garoga dan menyebabkan satu desa hilang pada akhir November 2025, Pemkab Tapsel mampu dengan cepat menginventarisir kerusakan serta melakukan kurasi dan mitigasi.

"Kemudian ini direspons dengan sigap oleh Mendagri dan Menteri PKP. Lalu juga menggandeng pihak ketiga seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia turut memberi bantuan," imbuhnya.

Doli Muhammad Jafar menegaskan dalam setiap proses bencana, masyarakat mengharapkan outcome yang nyata. Bagaimana pemerintah daerah bergerak cepat dengan tetap memberikan layanan publik di tengah bencana menjadi ukuran keberhasilan.

"Saya lihat Tapsel itu 100 persen terdampak bencana namun kemudian secara perlahan bergerak dan bangkit kembali," tandasnya.

Ia juga mewanti-wanti tentang klaim proses bantuan di era keterbukaan informasi. Menurutnya, para pejabat pemerintah tidak bisa lagi main-main soal klaim bantuan karena akan mudah terbongkar di media sosial.

"Namun ketika Menteri Dalam Negeri dan Menteri PKP serta Bupati Tapsel mengklaim bantuan tepat sasaran dan masyarakat menerima dengan baik tidak ada gejolak di media sosial. Artinya ada transparansi dan pertanggungjawaban publik atas bantuan yang diserahkan," tegasnya.

Ke depan, kedua akademisi sepakat mapping dan kekuatan data akan menjadi urat nadi mitigasi dampak bencana serta memperkecil risiko agar setiap kejadian bencana dapat cepat direspons pemerintah pusat.

(Rel/Mubin)