Siagaonline.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan genangan dan banjir di Kota Palembang. Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (4/5/2026).

Di hadapan tiga unsur pemerintahan, yakni pemerintah pusat melalui Balai Besar, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Palembang, Herman Deru meminta seluruh pihak bersikap terbuka.

“Belakangan ini banjir semakin meluas dan infrastruktur kurang memadai. Hak-hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas juga belum terpenuhi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kebingungan masyarakat dalam memahami pembagian kewenangan antara pengembang (developer) dan pemerintah.

“Masyarakat awam belum bisa membedakan mana kewajiban developer dan mana kewajiban Pemprov. Karena itu, hasil rakor ini akan dibawa ke kementerian. Saya akan mengajak seluruh kepala daerah menghadap menteri. Kuncinya, lepaskan ego sektoral dan bekerja secara komprehensif,” ujarnya.

Herman Deru menegaskan alasan fokus penanganan banjir di Palembang.

“Karena Palembang adalah etalase Sumatera Selatan sekaligus etalase kinerja pemerintah provinsi,” katanya.

Usai rakor, Herman Deru mengeluarkan sejumlah instruksi strategis. Ia meminta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang melibatkan Balai Besar dan Pemerintah Kota Palembang guna memangkas birokrasi.

Selain itu, ia menginstruksikan pemantauan digital terhadap titik-titik banjir melalui CCTV, serta pengawasan terhadap penimbunan bangunan melalui peraturan wali kota (perwali).

Perbaikan mendesak juga harus dilakukan, antara lain aktivasi mesin pompa serta perbaikan bertahap terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak atau tertusuk tiang LRT.

“Perlu pemetaan kewenangan yang jelas, seperti di Jalan Noerdin Panji, cekungan di kawasan Diskotek Darma Agung, cekungan Demang Lebar Daun (SMK 2–Izzudin), hingga depan RS Siti Khodijah. Harus dipastikan apakah menjadi tanggung jawab Pemkot, Pemprov, atau pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penertiban bangunan, khususnya rumah atau kantor yang melakukan pengecoran di atas lahan yang bukan miliknya.

Selain itu, Herman Deru menyoroti permasalahan fasilitas di Jembatan Ampera, seperti lift dan jam analog yang kerap tidak berfungsi akibat gangguan listrik yang perlu segera dibenahi.

“Karena melibatkan tiga Balai Besar, perlu Satgas di tingkat provinsi agar dapat memperpendek jenjang birokrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memaparkan bahwa penyebab banjir berasal dari faktor alam dan perilaku manusia. Program jangka pendek Pemkot meliputi revitalisasi sungai, rekonstruksi saluran, pembangunan pompa pengendali banjir, pintu air, serta pemasangan CCTV pada sistem drainase.

“Ditemukan 11 lokasi genangan yang terdampak cross drain kewenangan Pemprov Sumsel, di antaranya di Jalan Angkatan 45, Jalan Kolonel H. Burlian (depan Diskotek Darma Agung), Jalan Noerdin Panji, dan Jalan Kapten A. Rivai. Sementara itu, 19 lokasi lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen masih terkendala, sementara program penghijauan di sejumlah ruas jalan sempat tersendat.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menambahkan bahwa penerapan sistem polder di Sub-DAS Bendung menjadi salah satu solusi penanganan banjir. Namun, normalisasi sungai masih terkendala kewenangan Balai, keberadaan bangunan di bantaran sungai, serta jembatan beton permanen yang tidak dapat dibongkar pasang.

“Pada 2024, Pemkot telah membongkar 13 jembatan di Sungai Bayas sebagai bagian dari upaya normalisasi,” pungkasnya.

Dalam rakor tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Panji Krisna dan kepala opd terkait