Siagaonline.com, Padang – Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Dr. Med. Setiawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Auditorium UNP, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja UNP untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berdampak bagi masyarakat.

Rapat kerja dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Universitas, para dekan dan direktur, senior eksekutif, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan UNP. Kehadiran seluruh unsur pimpinan universitas menunjukkan komitmen bersama dalam merumuskan strategi pengembangan institusi yang selaras dengan kebijakan nasional.

Dalam sambutannya, Rektor UNP, Ir. Krismadinata, menyampaikan tiga fokus utama yang menjadi prioritas penyusunan program kerja tahun 2027, yakni penyusunan program yang terarah dan memberikan dampak nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen, serta peningkatan jumlah lulusan tepat waktu yang terserap di dunia kerja.

Ia mengungkapkan bahwa UNP menargetkan memiliki 1.000 dosen bergelar doktor pada tahun 2029 melalui berbagai program beasiswa studi lanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas akademik universitas.

"Kami berharap tips dan trik dari Pak Sesditjen tentang bagaimana cara menggapai itu semua," ujar Krismadinata.

Selain membuka rapat kerja, Prof. Setiawan juga menjadi narasumber utama dengan menyampaikan materi bertajuk "Arah Kebijakan dan Strategi Diktisaintek Berdampak" yang merupakan intisari Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025–2029. Dokumen tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam paparannya, Setiawan menegaskan pentingnya keselarasan antara rencana strategis kementerian dengan kebijakan yang dijalankan setiap perguruan tinggi, termasuk UNP sebagai perguruan tinggi berstatus PTNBH. Menurutnya, keberhasilan transformasi pendidikan tinggi bergantung pada kemampuan kampus menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menjelaskan terdapat 11 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur perguruan tinggi, di antaranya persentase lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi dalam satu tahun setelah lulus, jumlah dosen yang memiliki rekognisi internasional, publikasi ilmiah bereputasi di Scopus dan Web of Science (WoS), hingga peningkatan luaran kerja sama dengan industri dan perusahaan rintisan (startup).

Setiawan juga mengulas berbagai tantangan yang masih dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia, seperti belum optimalnya pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, riset yang belum memberikan dampak luas, keterbatasan kolaborasi antara kampus dan industri, serta kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.

Selain itu, ia menyoroti rendahnya posisi Indonesia dalam Tertiary Inbound Mobility UNESCO 2023 yang mengukur daya tarik perguruan tinggi terhadap mahasiswa asing. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemdiktisaintek tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pembentukan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Asing dan penguatan kerja sama internasional guna meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Setiawan turut memaparkan program prioritas Hilirisasi Riset: Technopreneurs yang ditargetkan berjalan hingga 2029. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan 4.512 perusahaan rintisan berbasis hasil riset, menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja, serta memberikan kontribusi sebesar Rp192,8 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Melalui rapat kerja ini, UNP menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pengembangan institusi dengan arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, inovasi, dan tata kelola perguruan tinggi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

(Sumber: Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis UNP)