SiagaOnline.com, Nias Utara - Bupati Nias UtaraM. Ingati Nazara, A.Md akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Nias Utara Ya’adil Tel, SKM dan PPK Pekerjaan Rumah Sakit Pratama Nias Utara yang juga Kabid Sarpras Dinkes Nisut Yuniman Nazara terkait laporan sejumlah wartawan dan LSM tertanggal 12 November 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelarangan wartawan / LSM yang terjadi pada proyek yang dikerjakan  oleh PT. BETESDA MANDIRI dengan Bedman Sianipar, ST sebagai Direktur Utamanya yang bernilai Rp. 24.690.700.000 (2,6 Milyar) yang berada di Desa Lolofaoso, Kec. Lotu, Nias Utara.

“Terimakasih atas surat laporannya, saat ini saya hanya dapat memberikan jawaban untuk saudara-saudara bahwa saya segera memanggil Kadiskes Nias Utara dan PPK atas persoalan ini.” demikian dikatakan Bupati Nias Utara Ingati Nazara saat menerima audiensi sejumlah Wartawan / LSM yang dikomandoi Bung Fakha Tel, SH, Kamis (2/11/2017).

Surat yang disampaikan kepada Bupati Nias Utara tersebut ditandatangani oleh Direktur L-SINARY Faahakhododo Tel, SH alias Bung Fakha Tel, Wakabiro siaga88news.com Firman Lahagu, Ketua LSM LPTIPIKOR Nuasantara Nobuala Zega, dan Wartawan topiksatunews.com Septianus Zega.

Dalam surat tersebut, para aktivis muda ini meminta kepada Bupati Nias Utara dan Dinas Kesehatan Nias Utara agar Menghentikan Sementara atau Mengistirahatkan pembangunan rumah sakit pratama Kab. Nias Utara, mengevaluasi kembali pekerjaan dan rekanan agar keuangan negara / daerah tidak banyak bocor dan mutu bangunan yang diperuntukkan untuk mengobati orang sakit ini dapat terjamin.

Permintaan ini didasari karena pada pekerjaan ini diduga telah terjadi konspirasi jahat, tindak pidana korupsi, dan tidak transparannya pelaksanaan sampai-sampai wartawan dan LSM dilarang melakukan peliputan dan investigasi pada pekerjaan tersebut.

Adapun beberapa poin dugaan konspirasi jahat dan tindak pidana korupsi dalam surat tersebut diuraikan adalah sebagaimana juga telah diberitakan sebelumnya yakni bahwa pengangkatan Yuniman Nazara sebagai PPK pekerjaan ini diduga dipaksakan oleh kepentingan tertentu, dimana Yuniman Nazara ini merupakan suami dari salah seorang anggota DPRD Nias Utara, juga tidak memiliki kwalifikasi pendidikan sarjana dan bukan pula orang tekhnik, tetapi dipaksanakan menjadi PPK pada pekerjaan kontruksi yang cukup rumit dengan pagu yang sangat besar hingga Rp. 24,6 Milyar. Hal ini diduga bertentangan dengan pasal 12 Perpres Nomor 70 tahun 2012. Selanjutnya bahwa  penetapan HPS oleh PPK diduga penuh dengan konspirasi jahat dengan rekanan, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan calon rekanan yang menyampaikan dokumen penawaran paket ini hanya satu perusahaan yakni PT. Bedseda Mandiri dengan penawaran hanya sekitar Rp. 258 ribu turun dari harga HPS langsung dimenangkan oleh Panitia dan pula langsung diikat kontrak sebagai pelaksana pekerjaan oleh PPK.

“Penganggaran juga diduga sudah ada kong kali kong antara PPK dan rekanan, dimana item pekerjaan bekisting saja harganya cukup fantastis, ratusan juta rupiah, padahal ada yang dipakai berulang-ulang di lapangan. Bahwa pemakaian bahan material diduga tidak sesuai dengan spesifikasi, dimana kerikil yang digunakan masih pecah manual dan bercampur lumpur, demikian juga pasir masih bercampur lumpur.” Kata sejumlah aktivis dalam surat itu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengerjaannya juga tidak memperhatikan aturan tekhnis, termasuk umur beton tidak sampai 21 hari, dimana belum satu bulan pekerjaan slof, kini sudah dilakukan pengecoran lantai dan kolom lantai dua. Begitu juga dengan pengecoran bor file dan slof sebelumnya diduga dicor dengan bercampur lumpur.

Parahnya, lanjut para aktivius dalam suratnya, bahwa pencairan dana termin ke termin juga diduga telah memanipulasi progres pekerjaan, dimana persentasi progres pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam SPK, sementara dana sudah dicairkan kepada rekanan.
Dan yang paling aneh menurut mereka pelaksanaan pekerjaan ini jauh dari transparansi, terbukti dengan dihalanginya wartawan dan LSM melakukan tugas jurnalistik peliputan dan investigasi LSM di lokasi pekerjaan pada tanggal 1 November 2017 karena diduga banyak yang ditutup-tutupi dan aksi korupsi dalam pekerjaan ini.

“Jadi, pada dasarnya kita mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan tidak ingin jika beberapa oknum tertentu merusak kinerja Pasangan IKHLAS yang kini memimpin Nias Utara hanya karena kepentingan mereka semata, maka dari itu, sebagai putra bangsa yang berasal dari Nias Utara ini, kami mengkritik keras upaya-upaya pihak tertentu yang kami duga mengkorupsikan uang negara / daerah di Nias Utara ini” ujar Bung Fakha Tel, SH kepada Bupati saat menyampaikan surat tersebut yang ditimpali juga oleh Ketua DPC PWRIB Nias Utara Fatiniwa’o Harefa dan diamini oleh sejumlah aktivis lainnya.

Bung Fakha Tel, SH juga menyampaikan bahwa permintaan para aktivis mengistirahatkan sementara pekerjaan ini bukan berarti menghalangi pembangunan di kabupaten Nias Utara, tetapi lebih kepada upaya prefektif agar keuangan negara tidak terlanjur bocor karena diduga cukup banyak indikasi korupsi pada paket pekerjaan ini.

“Kami hanya berharap agar paket ini diaudit dulu sebelum dilanjutkan, demi menyelamatkan uang negara, dan hal ini juga sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 2015, dimana disana presiden telah mengintruksikan pembentukan TP4D di masing-masing Kabupaten yang mana ini dapat melakukan langkah hukum sekalipun proses pekerjaan pembangunan belum selesai atau sedang berjalan” kata Bung Fakha Tel, SH.

Menjawab semua apa yang disampaikan oleh sejumlah aktivis tersebut, Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara, A.Md mengatakan bahwa pihaknya akan segera mempelajari surat pengaduan para aktivis dan dalam waktu dekat segera memanggil Kadiskes Nisut dan PPK pekerjaan ini untuk mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan ini. (N. Zga)