Siagaonline.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Jokowi akan menunjuk Basuki Tjahja Permana (Ahok), sebagai calon Komisaris atau Direksi pada salah satu BUMN, akan sangat menciderai perasaan hukum dan keadilan masyarakat. Hal Itu disampaikan oleh Djudju Purwantoro, S.H., Vice President K.A.I (Kongres Afvokat Indonesia),
dikarenakan beberapa pertimbangan.

"Ahok adalah salah seorang mantan Napi yang kasusnya sangat menghebohkan, karena telah menghina Al- Quran (kitqb suci agama Islam) yaitu ayat dalam surat Al Maidah," kata Djudju kepada awak media, Jakarta, Jum'at (15/11/2019).

Selain itu Ahok juga memiliki kasus pengadaan lahan RS. Sumber Waras, Ahok terindikasi telah merugikan keuangan negara sekira Rp 191,33
miliar kebih.

Kasus ini sesuai temuan BPK laporan anggaran tahun 2014 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya pembelian lahan di Cengkareng Barat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini (due process of law) kasus tersebut belum juga dilakukan dan cenderung senyap, sehingga tidak jelas ujung rimbanya,

Kasus hukum lainnya yang terindikasi melibatkan Ahok antara lain lahan taman BMW di Jakarta Utara seluas 26Ha, yang diserahkan oleh PT. Agung Podomoro. Indikasi penggunaan (sertifikasi) dokumen tanah yang tidak sah dan dugaan kerugian negara tersebut sekira 737 miliiar. Walo ada indikasi kerugian negara, dan kasus ini sudah dilaporkan ke KPK (2012) oleh mantan wakil gubernur DKI Prijanto Soemantri, tapi sampai saat ini kasus tersebut belum juga dilakukan penegakkan hukum (law enforcement) dan kepastian hukum.

"Belum lagi indikasi penyelewengan dana CSR (2013) yang dikumpulkan melalui Ahok Centre, untuk membantu pengerjaan program proyek-proyek DKI senilai ratusan milliar, juga berpotensi melanggar prinsip-rinsip tentang Penerapan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Governance). Pengelolaan dana CSR seperti itu sangat rawan," jelasnya.

"Tindakan benturan kepentingan (conflict of interest), selain penghasilan pribadi yang sah, karena pemanfaatan dana CSR yang tidak transparan, dan tidak dimasukkan dalam akun pendapatan APBD," lanjut Djudju.

Sesuai Pasal 23E ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa; hasil pemeriksaan tersebut semestinya ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Indikasi penyimpangan pengelolaan dana-dana Non Budgeter berpotensi melanggar UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pengelolaannya dan pertanggung jawabannya tidak ditetapkan dalam APBN/D. Demikian pula berpotensi melanggar pasal 3, 5 dan 6 UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, yang penggunannya harus dimasukkan dalam APBN/D, dan harus melalui persetujuan DPR/D.

Djudju Purwantoro yang juga sebagai Sekjend #IKAMI (IKATAN ADVOKAT MUSLIM INDONESIA) mengatakan bahwa patut dipertimbangkan juga bahwa syarat seseorang untuk menjadi Dewan Komisaris atau Dewan Direksi BUMN, semestinya juga melihat jejak rekam (track record), dan harus sanggup menerapkan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), etika kenegaraan dan masukan/respond masyarakat. Sesuai pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (clean government).

"Faktanya, Ahok adalah orang yang pernah bermasalah hukum secara pidana walaupun sudah bebas, dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tanpa bermaksud marginalisasi, secara etika sosial dan hukum sepatutnya Ahok tidak layak lagi diusulkan sebagai pejabat publik," tutupnya. (er)