SiagaOnline.com, Jakarta - DPP LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) kembali datangi Kementerian PU-PERA Republik Indonesia, bertempat di Gedung SDA Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum’at (17/11/2017).

Hal ini dilakukan terkait adanya kecurangan dalam kinerja Balai Wilayah Sumatera III Riau dan SNVT pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau yang berlamat di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Riau  karena  tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kami pengurus aktivis LSM PEPARA-RI datang ke Jakarta sudah keberapa kalinya dengan kasus yang berbeda, kali ini menyampaikan  surat klarifikasi tertulis kepada Menteri PU-PERA RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait hasil investigasi tim kami dilapangan terhadap kegiatan pembangunan saluran irgasi daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tahun anggaran 2017 yang ada di SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau yang dikerjakan PT. Fajar Berdasi Gemilang (FBG)” terang Martin selaku ketua DPP LSM PEPARA-RI kepada awak media diruang tunggu Gedung SDA lantai II, Jum'at (17/11/17).

“Perlu kami sampaikan, bahwa kami sudah berkali-kali melakukan klarifikasi secara lisan maupun  tertulis, namun sangat disayangkan pihak Satker serta para Pejabat Pembuat Komirmen (PPK) yang ada di Riau tidak menggubris sama sekali,” lanjutnya.

Martin juga menjelaskan bahwa proyek ini telah memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  kurang lebih sebesar Rp 16 Miliar pengerjaannya sama sekali di luar dugaan.

“Supaya anda ketahui bahwa dari awal pengerjaan proyek ini seperti pemasangan kayu, besi dan lainnya untuk tapak saluran irigasi, semua speknya sangat di luar dugaan, sudah kami laporkan secara rinci kepada Instansi terkait namun kami diabaikan,” pungkasnya.

“Hasil investigasi tim kami dalam hal ini adanya unsur KKN dalam penyediaan barang/jasa terhadap proyek tersebut,” tandasnya.

“Kami meminta kepada Kementerian PU-PERA RI untuk menindaklanjuti laporan kami ini dengan cepat, karena ini terbukti adanya unsur kecurangan yang disengaja serta menyebabkan kerugian Negara,” tutup Martin.***

(er nst)