Minggu, 04 Desember 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Dolsani AM Kuasa Hukum Masyarakat Yakini Bahwa Banding Di Pengadilan Tinggi Riau Hak Masyaraka
Selasa, 01-11-2022 - 04:09:06 WIB
Menurut Kuasa Hukum Masyarakat, Sebelum Putusan Plang Tersebut Masih Terpasang.
TERKAIT:
   
 

Siagaonline.com, Siak - Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Siak, kembali Kuasa hukum masyarkat naik banding, menurut Dolsani sudah zamannya  Pemerintah, Hakim pro rakyat, bukan pengusaha dasar itu lah dengan dokumen - dokumen yang jelas Masyarkat yang merasa terabaikan, makanya kami banding itu jalurnya, kata Dolsani.

Ditambahkan Dolsani  disamping Perusahaan tersebut tidak ada izin, lahan yang digarap kawasan hutan dan gambut, Lahan seluas 238 Ha itu, perusahaan tersebut yakni PT. SSL tidak membayar  pajak PBB dan BPHTB P2 tahun 2019, artinya Perusahaan tersebut sudah mengakui bahwa itu lahan masyarakat dan kalau dijadikan tanaman kehidupan, tentu ada hak masyarakat selama ini, kalau dipersidangan mereka mengungkapkan ada bantuan ke masyarakat buatan, itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat sengkemang.

"Kita yakin bahwa putusan dalam Banding di Pengadilan Tinggi Riau ini, kita minta Pemerintah dan Hakim pro ke rakyat, bukan kepada Pengusaha, makanya kita yakin hak masyarkat akan di kembalikan," ujar Dolsani.

Sementara itu kenapa  RAPP ikut terlibat dan kami gugat ? PT RAPP  sebagai Penguasa lahan yang menanam Akasia sebagai bahan baku mereka, makanya RAPP juga kami anggap terlibat, karena ada yang namanya pembagian 60 - 40, Perusahaan yang katanya mengantongi izin 40 dan yang membersihkan sampai menanam dan merawat 60 persen.

"Putusan PN Siak baru tahap awal, kita sudah masuk tahap 2 ke PT banding dan masih ada tahap selanjutnya yakni 3 (tiga) MA, kasasi, kita akan laden sampai ada putusan berpihak kepada masyarakat," pungkas Dolsani.

"Dalam putusan PN Siak kemaren, kami telah menghadirkan saksi ahli yang  kita hadirkan dalam  persidangan, menurut saksi ahli waktu itu bahwa surat tebas terbang yg dimiliki masyarakat ttahun 1961 tersebut  secara hukum sah yang dikeluarkan penghulu sebagai surat alas atau dasar, maka kalau ada kepentingan negara untuk izin apapun harus proses ganti ruginya, hal itu tidak pernah dilakukan, dan tidak sedikitpun hal tersebut pertimbangan hakim dalam putusan, harapan kami seperti itu, karena sudah jelas apa yang disampaikan saksi ahli saat itu," tutur Dolsani.

Ditambahkan Dolsani dipersidangan juga tergugat tidak menunjukan pembayaran faktor pajak, selama 16 Tahun dari Tahun 2006 menguasai lahan.

Sedangkan Pengacara Kuasa hukum PT. SSL Suryadi dikonfirmasi Media ini via ponselnya (31/10) (Selasa malam - red) diminta tanggapan terkait banding tersebut, menurutnya terkait Banding yang di layangkan oleh Kuasa hukum masyarakat, ya itu hak dan memang itulah prosudurnya, kita tunggulah putusan banding tersebut, tutur Suryadi singkat. (Amri/z)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Dolsani AM Kuasa Hukum Masyarakat Yakini Bahwa Banding Di Pengadilan Tinggi Riau Hak Masyaraka
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Bimtek SMKK Dibuka, Sekdakab Way Kanan Himbau Peserta
     
    ADVERTORIAL
    Jambore Kader PKK Panggung Perekat Silaturahmi Mendorong Kreativitas Dan Inovasi
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved