Sabtu, 10 Desember 2022
Follow:  
 
Bahas Ranperda Tentang CSR
DPRD Rohil Datangkan Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
Kamis, 03-11-2022 - 11:02:29 WIB
Rapat Pembentukan Ranperda CSR di ruang Bamus DPRD Rohil,Rabu(02/11) 
TERKAIT:
   
 

SiagaOnline.com, Rohil - Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat bersama pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) setempat. Rapat ini dalam rangka menyusun pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Corporate Social Responsibility (CSR), Rabu (02/11/2022).

Rapat dipimpin wakil ketua II DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi,SE.M.IP di dampingi Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Darwisyam,Kabag Persidangan, H.Julianda,S.Sos

Rapat tersebut DPRD Rokan Hilir melibatkan Bagian Hukum Sekdakab Rokan Hilir, Dinas Perindustrian dan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau yang menyusun naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tentang CSR.

"Agenda hari ini kami bersama dengan pemerintah daerah yakni Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perdagangan dan Pasar dalam rangka rapat koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah. Ada dua ranperda yang dibahas, pertama perda tentang CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan yang beroperasi. Yang satu lagi perda tentang pembentukan produk hukum daerah," kata ketua Bapemperda DPRD Rohil, Darwisyam, Rabu (02/11/2022).

Dikatakan Darwisyam, Dalam  penyusunan ranperda CSR dan ranperda produk hukum daerah ini baru tahap penyusunan.

 "Kedua perda ini merupakan hak inisiatif DPRD yang diusulkan DPRD, Namun kerena Ranperda ini mengatur untuk seluruh kabupaten Rokan Hilir tentu kita mengikut sertakan pemdakab Rokan Hilir dan pihak-pihak yang lain juga dibantu  oleh tim ahli dari fakultas hukum universitas Muhammadiyah Riau yang menyusun naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tersebut, dan tadi sudah finalisasi," sebut Darwisyam.

Kemudian dikatakan Darwisyam, penyusunan ranperda tersebut dilaksanakan lagi pada tahap-tahap selanjutnya.

"Nanti diajukan dalam Paripurna  dan dibahas bersama pemerintah daerah yang ditunjuk oleh bupati mewakili dalam pembahasan dari pemerintah daerah.  Inti dari ranperda CSR atau perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang badan usaha atau perseroan dan masalah penanaman modal memang diwajibkan perusahaan yang beroperasi didaerah itu melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan kepada masyarakat," paparnya.

Adapun sasaran perusahaan yang diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan tersebut ialah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau beroperasi mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. 

"Jadi program pelaksanaan kegiatannya ada beberapa macam, ada berupa kontribusi perusahaan itu berupa pendidikan, sosial, juga masalah infrastruktur sosial masyarakat, bantuan ekonomi kepada usaha kecil yang tidak mampu dan masih  banyak lagi, itu sudah kita atur dan dituang dalam perda masalah CSR ini," ungkapnya.

Disampaikan Darwisyam, Selama ini mungkin perusahaan itu melaksanakan program CSR ini namun tidak dapat dipantau.

 "Memang ada Pemda membentuk tim semacam CSR tapi belum ada payung hukum mendasari sehingga dalam perda ini pelaksananya akan dibentuk sebuah forum tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR yang anggotanya terdiri dari utusan dari perusahaan kemudian tokoh lembaga adat dari Pemda, dan dari perguruan tinggi serta beberapa unsur lembaga untuk itu. Sedangkan badan pengawasnya
itu dibentuk dari Bupati dari DPRD dan dari Lembaga Adat Melayu.  Kemudian nanti Bupati memfasilitasi terbentuknya forum CSR itu yang ditetapkan dalam peraturan bupati," ujarnya.

"Tadi hasil rapat hampir finalisasi draf ranperda CSR tersebut selanjutnya kami  akan melakukan konsultasi publik dan mengundang 
dari pihak perusahaan untuk mendengar masukan dan pertimbangan dari pihak perusahaan karena ranperda ini setelah disahkan nanti mengikat semua masyarakat se Rohil termasuk perusahaan. Sebaiknya dalam penyusunan aturan ini melibatkan pihak perusahaan yang nanti secara langsung melaksanakan aturan yang berlaku dalam perda," pungkasnya.(Agung)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • DPRD Rohil Datangkan Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Bawaslu Agam Gelar Konsolidasi
     
    ADVERTORIAL
    Jambore Kader PKK Panggung Perekat Silaturahmi Mendorong Kreativitas Dan Inovasi
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved