Siaga Online.com, Meranti -   Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tasik putri puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, di duga melakukan pemalsuan data tenaga honorer Tata Usaha (TU) di sekolah tersebut. Dugaan ini di perkuat dengan simpang siurnya keterangan yang di peroleh dari guru dan TU kepada awak media ini pada kunjungan ke sekolah tersebut, Rabu (27/09).

Kepada wartawan salah seorang guru dengan inisial (HT) mengatakan, "Kalau TU di sini ada tujuh orang termasuk penjaga sekolah, namun namanya saya tak ingat semua namanya hanya sebahagian saja. Salah sampai takut pulak saya pak". terangnya.

Sedangkan di ruangan TU, dapat di lihat hanya enam meja yang tersedia, dan tidak seorang pun dari mereka mau mengatakan jumlah TU sebenarnya. bahkan ketika di tanya absen daftar hadir TU, mereka memperlihat kan absen daftar hadir guru.

Kepala sekolah (HN), selain saat itu tidak berada di tempat, juga di nilai tidak memahami fungsi dari pers yang urgen dalam menjadi alat kontrol sosial, karena HN tidak mengindah kan permitaan pertemuan untuk memberi keterangan, dan menonaktif kan telepon selularnya. Anehnya lagi HN juga melaporkan hal ini kepada Babinkantibmas setempat dengan aduan merasa tidak nyaman, serta meminta Babinkamtibmas untuk menjawab konfirmasi yang di tujukan kepadanya.

Hal tersebut dapat di ketahui ketika awak media  ini mendapat pesan singkat melalui sms dari nomor +628136377xxxx pada kamis, jam 07:13:16pm. yang menyatakan, "Slamat mlm pak, saya Bhabinkamtibmas Desa kudap, maaf pak, barusan ibuk hanum Kepsek SMA N 1 Tasik Putri Puyu melapor kepada saya, bahwa dia mrasa tdk nyaman, dikarnakan bapak mau minta konfirmasi, entah apa yg mau dikonfirmasi diapn bingung, dia jga menyampaikan bahwa apapn yg ingin bapak tanyakan silahkn tanya sama saya," tandasnya lewat pesan.

Prilaku HN yang sengaja menghindar dan tidak mau di konfirmasi ini, di sinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini di sampaikan langsung oleh Martin, Ketua DPP LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indinesia (PEPARA-RI), "Terkait adanya manupulasi data di SMA 1 Tasik Putri Puyu, pihak Khamtibmas tidak ada wewengan nya untuk menjawab, dan ada apa kepala sekolah melimpah kan hal ini kepada Bhabinkamtibmas. Ini perlu kita dalami dan kita kembangkan untuk penegakan hukum yang sebenarnya," pungkasnya.

*** (Nr).