Siaga Online.com, Meranti - Lemahnya pengawasan dan pemantauan di dunia pendidikan menyebabkan lembaga ini tempat yang paling sering terjadinya penyimpangan, baik itu pungutan liar (Pungli) utau pun manipulasi data. Selain itu kondisi ini di perparah dengan tumpang tindihnya berbagai aturan yang menjadi landasan hukum praktek penyelenggaraan pendidikan di Negeri ini.

Seperti kejadian baru-baru ini, di ungkap kan oleh sesorang yang minta nama serta identitasnya di rahsiakan. Yaitu kejadian di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana Kepala sekolah HN, di duga memalsukan data tenaga honorer Tata Usaha (TU) atas nama KN, agar mendapat gaji dan tunjangan sebagai mana layaknya tenaga honorer lain yang aktif di sekolah tersebut.

Meskipun masalah tersebut sudah bukan menjadi rahasia lagi, tetapi tidak ada sebarang sanksi atau pun teguran dari pihak dinas terkait pengawasan dan pemantauan. Anehnya lagi mereka menjadikan masalah ini bola panas yang saling di lemparkan, dengan dalih bukan bidangnya atau tidak mengetahui kejadian tersebut. Seperti yang di sampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada awak media ini (04/10), "Kalau untuk sekolah menengah atas itu wewenangnya sudah di alih kan ke provinsi, jadi kami tidak boleh pula mencampurinya. Masalah pengawasnya juga berada di provinsi, dan kami di kabupaten sama sekali tidak tau dan tidak mengenal siapa pengawasnya yang ada di sini". papar Rosdanel.

Tetapi tanggapan itu di tolak oleh Samiran, salah seorang pengawas tingkat SMA di provinsi, ketika di hubungi melalui teleponnya (08/10), mengatakan, "Masalah SMA Negeri 1 ya kita gak tau lah, kita gak mengawas sampai kesana. itu kan hanya statusnya aja yang pindah, orangnya tetap di meranti. Mana mungkin tidak ada di sana, pasti ada lah itu, cuma saya tidak kenal dengan orangnya". terang Samiran.

Saling lempar bola ini di nilai selain melengah kan perkembangan pemberitaan masalah tersebut, juga mengundang banyak komentar masyarakat. Seperti informasi yang berkembang dari beberapa sumber saat ini, bahwa dalih kepala sekolah sengaja menciptakan duta sekolah, yang menempat kan satu orang honorer di kabupaten dan tidak pernah masuk ke sekolah karena sebagai penerima dan pemberi informasi dari atau kepada kabupaten.

Menanggapi pernyataan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali di temui di ruang kerjanya (11/10) mengatakan, "Setau saya di sekolah tidak ada yang namanya duta sekolah, yang sifatnya bertugas di luar sekolah, ini tak lebih dari memandai-mandai. Selanjutnya tentang masalah diatas, Sekolah Menengah Atas memang bukan urusan kita lagi, tapi ini wilayah kita mau tak mau kita harus peduli". tambah Rosdanel lagi. ***(Nr)