SiagaOnline.com, Meranti-Hampir semua warga bahkan beberapa ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Gogok Darussalam Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, mengeluh akan keberadaan proyek pembangunan akses jalan yang sama sekali tidak di lengkapi papan nama kegiatan, bahkan pembangunan tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah Desa setempat.

Warga setempat menyesali pelaksanaan kegiatan tersebut karena selain tidak tau akan asal dana dan volume pembangunan, juga di sinyalir telah melakukan pembohongan pada warga setempat, pasalnya pihak pelaksana yang di awal pekerjaan telah meminta warga setempat sebagai penyedia air sebagai bahan pengaduk semen, ternyata setelah sebahagian pengerjaan di laksana kan, pemasok air itu di PHK secara sepihak dan tidak di bayar sama sekali.

Menurut Perangkat Desa setempat yang minta identitasnya tidak di sebut kan, "Kami sebagai bagian dari pemerintahan desa di sini wajib memantau kegiatan ini, karena jalan ini di bangun di wilayah hukum kami, kami harus mengetahui atau mengawasi pekerjaannya agar mendapat hasil yang memuas kan sebagai mana yang di ingin kan, Tetapi kami dan warga hari ini tidak bisa ikut serta memantau pembangunan tersebut karena kami buta akan informasi, dan proyek pelebaran jalan yang tidak jelas asal usulnya ini kami anggap proyek SILUMAN". beber Perangkat Desa itu.

Pembangunan proyek yang letaknya di jalan Utama Rt 01, Rw 01, Dusun 1 itu juga mendapat kecaman dari warga setempat karena merasa di bohongi pihak pelaksana, "Saya sudah di kontrak kan sebagai penyedia air dalam pekerjaan ini, tetapi setelah separoh pekerjaan di laksanakan pihak kontraktor memutus kan pasokan air yang di sepakati awalnya itu, aneh nya lagi pohal kontraktor juga tidak membayar pasokan air yang sudah di laksanakan sebelum ini".

Kejadian itu di benar kan Kepala Desa setempat, Sugianto, yang di temui SiagaOnline.com, mengatakan pekerjaan itu dalam beberapa hari ini tidak di kerja kan, karena menurut warganya ada masalah terkait penyediaan air. "Tidak ada kegiatan dalam beberapa hari ini, menurut warga ada kendala masalah penyediaan air, saya dapat informasi ini juga dari warga, karena pihak kontraktor tidak pernah berkomunikasi kepada saya atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, apa lagi meminta izin secara resmi kepada saya selaku kepala pemerintahan di Desa ini, padahalnya itu sangat lah penting bagi kami dan masyarakat untuk mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa ini".ucap kades.

"Kami berharap dari pihak pemerintah setempat khususnya Pemkab Kepulauan Meranti agar segera turun kelapangan untuk memantau langsung pembangunan tersebut apa kah sudah benar sesuai dengan yang di haruskan".

Lebih jauh kades juga mengata kan, "Papan nama tidak hanya sebagai komponen pelengkap ketentuan pelaksanaan kegiatan proyek. Namun lebih dari itu, papan nama proyek juga berpungsi sebagai bentuk transparansi atas semua kegiatan yang di biayai uang negara yang di kutip dari pajak rakyat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), rakyat berhak mengetahui dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang di biayai lewat anggaran negara (APBN dan APBD)".tegas kades. *** (Nr)