Pasalnya, sejak April banyak warga mengeluhkan komponen bansos yang mereka terima tak sesuai dengan angka yang dijanjikan pemerintah. Bahkan tak sedikit warga yang hanya dapat setengah dari nilai bansos yang dijanjikan.

Yuli, salah satu warga Kecamatan Periuk, Tangerang, misalnya, bercerita bahwa paket bansos yang ia terima tiap bulan tak pernah lengkap. Dalam sebulan, ia pernah hanya mendapatkan beras 10 liter, Kemudian di bulan berikutnya tak mendapatkan beras melainkan hanya mie instan, biskuit, minyak goreng sarden dan lain-lain.

Hal tersebut berlanjut selama enam bulan terakhir. "Gantian kalau dapat beras besok bulan depan dapat mi instan doang sama gula, minyak, sarden dan biskuit tapi enggak dapat beras," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/12).

Sebenarnya, kurang lengkapnya bansos itu tak membuat kesal. Pasalnya, berdasarkan keterangan Ketua RT di lingkungannya, tiap paket bansos dibagi dua agar bisa dibagikan secara merata ke warga. Ia memaklumi jika harus berbagi dengan warga lain yang belum terdata.

"Kalau itu mungkin wajar karena datanya kan enggak lengkap kali. Jadi pas sampai sini dikit enggak tahunya banyak yang butuh jadi dibagi dua," imbuhnya.

Namun, kekesalan Yuli muncul begitu tahu bansos untuk warga yang nilainya sudah minim tersebut masih disunat lagi oleh pejabat di tingkat kementerian.

"Siapa yang enggak kesal kalau tahu kaya gitu. Apa enggak kasihan, duit enggak dapat, sembako juga cuma dapat setengah, eh ada korupsi," keluhnya.

Hal serupa juga disampaikan Atin, warga Jakarta Barat yang juga salah satu penerima bansos dari pemerintah pusat. Ia mengaku kecewa karena penyaluran bansos di tengah pandemi covid-19 ternyata diduga dikorupsi oleh menteri.

Padahal, warga benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi.

"Kecewa pasti karena walaupun kecil ya, katanya 10 ribu, tapi kalau ditotal jumlahnya itu kan bisa dibelikan lagi buat bansos ke keluarga lain yang belum dapat. Apa enggak kasihan sama orang kecil?," keluhnya.

Belum lagi di lapangan jumlah bansos yang ia terima juga tak sesuai dengan yang dijanjikan. Sama seperti Yuli, isi paket sembako yang ia terima juga tak sama setiap bulannya.

Atin mengaku mendapatkan dua kali paket sembako dalam sebulan berisi 10 liter beras, 2 liter minyak goreng, 10 bungkus mie instan, 9 kaleng kecil sarden, serta kecap berukuran 135 mililiter.

Namun, selama dua bulan belakangan, ia hanya mendapatkan paket sembako sebanyak satu kali. Selain itu, isinya pun juga berbeda dan banyak dikurangi sehingga ia hanya mendapatkan 2 kaleng kecil sarden, 1 kardus susu bubuk 400 gram, serta biskuit kelapa 350 gram.

Bahkan mie instan, kecap dan saus sambal juga tak diberikan sama sekali. "Mereknya enggak kayak yang banyak ada di pasar. Kurang tahu (familiar), jarang liat sarden yang dikasih juga sedikit isinya. Kalau paketnya Rp300 ribu harusnya bisa yang lebih bagus," kata Atin.

Selain itu, kualitas beras yang ia terima selama enam bulan juga sangat memprihatinkan. Tak ayal, ia mengaku membeli beras sendiri untuk dikonsumsi. Sementara, beras yang ia terima diberikan ke saudaranya yang belum menerima bansos.

Barulah selama bulan Oktober dan November, ia mendapatkan beras yang bagus, yang bisa ia konsumsi. "Masih ke saudara, gimana ya enggak tega juga, sih. Jelek begitu kualitasnya," terang Atin.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Juliari sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) covid-19.

Juliari akan ditahan 20  hari di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus itu, Juliari disebut mendapat jatah dari pengadaan sembako untuk bansos. Politikus PDIP itu juga diduga mengantongi Rp17 miliar yang berasal dari fee Rp10 ribu per paket.