SiagaOnline.com, Pekanbaru - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau kuncurkan dana APBN puluhan miliaran rupiah dan bisa ditaksirkan mencapai ratusan miliar untuk pembangunan Irgasi dan Rawa  yang tersebar di se Kabupaten, Provinsi Riau. Jika, kebelakangan ini menjadi sorotan tajam dikalangan aktivis LSM baik awak media tidak mengherankan lagi karna disebut-sebut Kasatker tersebut kebal hukum, meskipun kegiatan yang dilaksanakan dilapangan  terindikasi amburadul.

Kisruh pembangun fisik tahun 2017 ditubuh Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau, hal itu disampaikan, Martin kepada siagaonline, Minggu (28/01/18) di Mall Pekanbaru. Martin, menilai kinerja Kasatker tersebut baik jajarannya tidak adanya kedisplinan dalam surat menyurat apa lagi dalam pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan, contohnya saja, surat yang dilayangkan oleh beberapa aktivis LSM  baik pemberitaan terkait kegiatanya sama sekali tidak digubris.

Baca: Satker PJPA Sumatera III Riau Abaikan, LSM PEPARA-RI Surati Jenderal SDA RI

Martin menjelaskan, melalui Lembaga PEPARA-RI yang dipimpinya telah layangkan surat klarifikasi resmi kepada, Kasatker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau, dengan nomor: 0252/KT/PEPARA-RI/PKU/X/2017, tertanggal 24 Oktober 2017, yang diterima oleh security atas nama Adam, terkait dugaan manipulasi volume pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.413.880.000, yang dikerjakan PT. Fajar Berdasi Gemilang, tahun anggaran 2017.

“Adapun tujuan surat klarifikasi. Kita dari Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI), menyampaikan hasil temuan   kepada Kasatker dan PPK proyek tersebut adanya dalam pengerjaan yang dilaksanakan rekanan PT. Fajar Berdasi Gemilang dilapangan diduga tidak sesuai dengan speksifikasi yang dapat berpontesi mengakibatkan kerugian keuangan negara pada fisik kegiatan yang dimaksud. Pasalnya, sangat disayangkan Kasatker PJPA Sumatera III Riau baik PPK tidak pedulikan informasi yang disampaikan Lembaga PEPARA-RI tanpa memprihatikan, Perpres No 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Undang-undang RI No.18 Tahun 1999 tentang konstruksi. Serta dinilai langgar Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik (KIP),” tegas Ketum Lembaga PEPARA-RI.

Bukan hanya itu saja, Martin membeberkan kepada awak siagaonline yang kerap kali surati Kementerian PU-PERA RI itu,”atas kinejar Kasatker PJPA Sumatera III Riau (red) tidak adanya transpran setiap kegiatan yang dipimpinya kepada khayal umum. Kita telah surati Kementerian PU-PERA RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dengan nomor surat: 0253/KT/PEPARA-RI/XI/2017, tertanggal 17 November 2017 lalu, yang diterima Ibuk Rita dibagian Umum di Gedung SDA lantai II Jakarta Selatan,” pungkasnya.


Terkait surat tembusan Lembaga PEPARA-RI  yang disampaikan kepada siagaonline,” Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Sekretaris Dir IRA Kementerian PU-PERA RI, Zainal dikonfirmasi  melalui Reporter DKI Jakarta awak jurnalis ini, Rabu (10/01/18) lalu mengatakan,  informasi tersebut sudah sampai ke kita, dan kegiatan yang dimaksud tidak ada masalah, sudah kita tindak lanjut kepada  Kasatker yang ada di Riau,” terang Zainal sambil sedorkan foto kopy surat yang ditunjukan kepada DPP LSM PEPARA-RI yang ditanda tangani, SNVT PJPA Sumatera III Riau melalui, Syahlan Efendi, ST (PPK Irgasi dan Rawa III).

Dalam hal ini, Martin mengungkapkan, surat yang dilayangkan melalui Lembaga PEPARA-RI kepada Satker PJPA Sumatera III Riau pada 24 Oktober 2017 lalu baik yang ke Menteri PU-PERA RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sama sekali pihaknya belum mendaptkan jawaban atau balasan resmi dari instansi terkait.  Martin menambahkan,”saya tidak habis pikir foto kopy surat balasan dari Kasatker PJPA Sumatera III Riau yang ditunjukan ke Lembaga PEPARA-RI, dengan nomor:58/PPK.IR.III/SNVT PJPA/2017 kita peroleh dari Sekretaris Dir IRA Kementerian PU-PERA RI di Jakarta. Sementara asli surat tanpa tembusan tersebut tidak ada sampai  ke kantor Sekretariat Lembaga PEPARA-RI atau pemberitahuan lewat nomor Hp yang tertera dalam surat yang kita sampaikan sebelumnya,” kesalnya.

Martin menduga, modus Kasatker melalui PPK Irgasi dan Rawa sengaja menyampaikan tembusan surat balasan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta, meski sesungguhnya surat dari  PPK (red) belum disampaikan kepada Lembaga PEPARA-RI. Artinya, terkait dugaan penyimpang  Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, sengaja diam seribu bahasa kepada Lembaga PEPARA-RI untuk memberikan penjelasan seputar temuan dugaan dilapagan. Buktinya, pihak Kasatker PJPA Sumatera III Riau tetap lakukan Provisional Hand Over (PHO) terhadap kegiatan yang diduga bermasalah tersebut, ucap Ketum PEPARA-RI.

Perlu diketahui, Martin menegaskan,” team dari Lembaga PEPARA-RI kembali melakukan investigasi  Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, bulan Januari 2018. Diduga pekerjaan yang dikerjakan PT. Fajar Berdasi Gemilang itu  belum selesai dikerjakan, seperti pekerjaan saluran Skunder. Dan selain itu, ditemukan pengerjaan Saluran Skunder Irgasi sudah mengalami keretakan dibeberapa titik  akibat diduga  kualita/kuatintas  mutu beton tidak sesuai perencanaan awal, tutur Martin.

Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) yang diketuai Martin berharap pihak, Kementerian PU-PERA melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melakukan tindakan atas tidak adanya transparan Kasatket PJPA Sumatera III Riau terkait kegiatan yang ada di Provinsi Riau. Bila perlu Kasatker dan PPKnya diganti dan menempatkan orang yang benar-benar membangun daerah riau dan transparan setiap kegiatan yang dipimpinya.

Untuk akurasi pemberitaan yang disajikan kepada public, H. Zaini selaku kontraktor PT. Fajar Berdasi gemilang (FBG) berkali-kali awak media ini hubungin lewat telfon genggamnya tidak mendapatkan jawaban, juga dari pihak intansi hingga berita ini diterbitkan.***

(Edi)