Senin, 04 Juli 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Diberitahukan Dugaan Korupsi Besar di Dinas PUTR PALI, KPK Masih Diam Seribu Bahasa
Rabu, 22-06-2022 - 21:02:19 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
TERKAIT:
   
 

Siagaonline.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak pepatah masih diam seribu bahasa terkait dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Dinas PUTR Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Melalui Ketua KPK, Firli Bahuri dan PLT.Jubir KPK, Ali Fikri, KPK masih enggan berkomentar utamanya permintaan agar KPK segera membuka penyelidikan di Dinas PUTR Kabupaten PALI.

Beberapa kali KPK diberitahukan Informasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUTR Kabupaten PALI, namun tak kunjung memberikan komentar.

Untuk diketahui, publik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nampaknya mulai sadar jika dugaan korupsi di Kabupaten PALI hal yang urgent untuk menjadi atensi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain, nilai dugaan kerugian negara yang cukup besar dalam setiap tahun anggaran berjalan, praktek dugaan Korupsi yang berbalut proyek infrastruktur seakan kian menjadi-jadi di daerah yang memiliki semboyan Serepat Serasan ini.

Catatan transformasinews.com saja misalnya, pada pembangunan dan peningkatan poros jalan Simpang Raja-Simpang Rasau hingga saat ini ditaksir telah menelan uang rakyat PALI lebih dari Rp80 miliar. Padahal, poros jalan ini hanya memiliki panjang sekitar 13 KM. Itu artinya untuk membangun jalan di Kabupaten PALI 1 Km bisa menelan duit rakyat Rp6-7 miliar/KM.

Salah satu aktivis yang getol memperjuangkan sejumlah dugaan korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel), Syerin Apriandi meminta KPK agar segera turun ke PALI untuk memenuhi ekspektasi publik.

"Saya terus memantau perkembangan perihal informasi besarnya dugaan kerugian negara di Dinas PUTR PALI. Bahkan, dari catatan saya kerugian negara yang ditimbulkan oleh giat proyek di Dinas PUTR PALI lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim dan Muba yang dilakukan penindakan oleh KPK," ujar Syerin Apriandi dalam keterangannya pada media ini, Senin, 13 Juni 2022.

Syerin membandingkan di tahun anggaran 2020 misalnya, dugaan kerugian negara di Dinas PUTR Kabupaten Muara Enim hanya sebesar Rp2,7 miliar. Sementara, di Kabupaten Musi Banyuasin juga hampir sama dengan Muara Enim, yakni Rp2,7 miliar.

"Sementara di Dinas PUTR PALI tahun anggaran 2020, dugaan uang rakyat raib mencapai Rp8,3 miliar lebih," paparnya.

Dari pemaparan di atas, harusnya menjadi cambuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kenapa hanya Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin yang dilakukan penindakan oleh KPK?," tanya Syerin binggung.

Dari lubuk hati yang paling dalam, Syerin mengaku tetap percaya dengan integritas yang dimiliki oleh KPK.

"Saya sangat percaya dengan KPK. Apalagi di era kepemimpinan Bapak Firli Bahuri yang merupakan putra terbaik Sumatera Selatan. Sudah pasti dia tidak ingin para terduga maling duit rakyat bisa leluasa, sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat di tanah kelahirannya," pungkas Syerin.

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Diberitahukan Dugaan Korupsi Besar di Dinas PUTR PALI, KPK Masih Diam Seribu Bahasa
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Turnamen Badminton Kundur Cup Resmi Ditutup Kapolsek Kundur
     
    ADVERTORIAL
    Bencana Alam Tanah Longsor Menutupi Jalan Umum Malalak
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved