Siagaonline.com, Jakarta - Pentingnya Dialogue Talanoa menjadi event penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna merefleksikan proses yang bersifat inklusif, partisipatif, dan juga transparan. "Talanoa Dialogue 2018 bertujuan untuk berbagi pengalaman guna membangun empati dan mendorong dihasilkannya keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak secara inklusif, partisipatif, dan transparan,” ujar Nur Masripatin (National Focal Point for UNFCCC), saat ditemui pada acara Pertemuan Multi Stakeholder Dalam Rangka Input Talanoa Dialoge 2018 di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Kamis, (29/3/2018). Nur Masripatin mengatakan, “Talanoa Dialogue ini adalah forum bagi negara-nagara pihak UNFCCC dan Non-Party Stakeholder untuk saling berinteraksi secara konstruktif guna mengetahui capaian seluruh pihak dalam mencapai tujuan jangka panjang dalam pengendalian perubahan iklim, yang nantinya seluruh negara tersebut akan saling berinteraksi, tidak menutup kemungkinan negara maju pun akan mensupport negara berkembang". Dijelaskan Nur Masripatin, pada Talanoa Dialogue juga ada Fase Preparatory yang bertujuan membangun fondasi berbasis bukti nyata bagi fase politis. Sementara itu Non-Party Stakeholders diminta untuk bekerjasama menyelenggarakan pertemuan lokal, nasional, regional, dan global untuk mendukung dan menjaring input. Selain daripada itu, keterlibatan Non-Party Stakeholder adalah “How do we get there?”, dengan kontribusi semisal berupa: (1) hal-hal yang telah dilakukan sejauh ini, (2) solusi inovatif, (3) best practices, (4) rekomendasi terhadap upaya aksi lebih lanjut dan transisi ekonomi yang berkelanjutan guna mencapai economy wide climate neutrality di semua negara. Lebih lanjut Nur Masripatin, membeberkan, “Indonesia menindaklanjuti hasil Paris Agreement dengan meratifikasi perjanjian ini dengan UU No 16 Tahun 2016". " Dalam waktu yang hampir bersamaan Indonesia juga telah menyampaian komitment nasional dalam Indonesia’s NDC untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari BAU dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional," lanjutnya. Hasil dari keputusan tersebut telah mengakomodir kepentingan Indonesia, namun kepentingan Indonesia tersebut akan dilanjutkan pada perhelatan COP 24 mendatang. Selain terus mengikuti pembahasan MPG tersebut, banyak yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Perjanjian Paris.Progress ini perlu diketahui oleh publik dan memerlukan pelaksanaan/tindak lanjut oleh Kementerian/Lembaga sesuai mandat masing-masing secara sinergis dengan K/L terkait, serta upaya peningkatan pelibatan Peran Non-Party stakeholders (Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, swasta, dan civil societies serta masyarakat). "Publik perlu mengetahui juga apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait tentang pelaksanaan NDC dan rencana yang akan dilaksanakan untuk meraihnya,” tandasnya. (Er)