SiagaOnline.com, Jakarta - Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik keputusan KPK melepas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto.

Menurutnya, KPK melakukan tindakan tak lazim karena melepas keduanya setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara.

Novel mengaku mendengar kabar administrasi penahanan untuk kedua tersangka sebenarnya sudah siap, namun terhalang pimpinan.

"Keputusan tersebut memang tidak lazim karena infonya beredar bahwa KPK/penyidik sudah sampai menyiapkan administrasi untuk penahanan. Artinya, segala pertimbangan baik fakta objektif dan subjektif sebagaimana dimaksud dalam KUHAP telah dipertimbangkan," ujar Novel saat dikonfirmasi, Kamis (25/5).

"Tidak jadinya dilakukan penahanan karena pimpinan," imbuhnya.

Novel yang kini bergabung di Satgasus Polri mengkhawatirkan apabila ada konflik kepentingan di balik keputusan melepas Hasbi dan Dadan. Namun, ia tak kaget lantaran salah seorang pimpinan KPK justru diduga kuat terlibat dalam kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM.

Ia pun menjelaskan pertimbangan penyidik menahan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu syarat subjektif, tersangka melarikan diri, tersangka menghilangkan barang bukti dan mengulangi pidana.

"Ketika penyidik sudah membuat administrasi penahanan untuk ditandatangani oleh pimpinan, mestinya semua alasan tersebut tidak ada isu lagi, sehingga ketika pimpinan menolak untuk dilakukan penahanan, maka itu hal janggal dan aneh," ucap Novel.

"Saya kira baru sekali ini terjadi di KPK. Belum lagi pengalaman sebelumnya mantan Sekretaris MA atas nama Nurhadi pernah melarikan diri," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menyatakan penahanan tersangka bukan suatu keharusan dalam proses penyidikan sebuah perkara.

Ghufron mengaku tidak khawatir para tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Adapun Hasbi dan Dadan telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

"Penahanan bukan suatu keharusan. Penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kondisi ada alasan takut tersangka melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti dan juga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya kembali," kata Ghufron.

Sumber: CNN Indonesia

Adipati dan Ketua Dekranasda Ny Dessy Kunjungi Lampung Craft Keempat Tahun 2023 Daerah | Kamis 08 Juni 2023, 11:51 WIB Serka Mulyanda Monitoring Titik Nol Pembangunan Jalan Desa Tanjung Raman Daerah | Kamis 08 Juni 2023, 11:49 WIB Bupati Bengkalis Buka Rakor Pendataan Rumah Tangga Belum Berlistrik Bengkalis | Kamis 08 Juni 2023, 11:46 WIB RPP dan RKT Ditandatangani, Pembangunan Jalan Penghubung, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Bengkalis | Kamis 08 Juni 2023, 11:33 WIB Bupati Kasmarni Kumpul Bersama Pengusaha, Bahas Tangggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah | Kamis 08 Juni 2023, 11:08 WIB Lepas 5036 Mahasiswa KKN Unand, Gubernur Mahyeldi Berharap Bisa Berperan Aktif Turunkan Stunting Daerah | Kamis 08 Juni 2023, 10:46 WIB